Oleh: Nasrudin Joha (Pengamat politik)
Di tengah ketidakjelasan sikap Pemerintah terhadap isu Papua dari referendum hingga pelibatan internasional, muncul kabar Presiden Joko Widodo mau beli mobil dinas baru.
Pengadaan mobil dinas baru yang diajukan sejak Maret itu, untuk menteri kabinet pemerintahan Jokowi yang bahkan anggarannya mencapai angka Rp 147 miliar.
Saat ditanya wartawan ihwal Papua, Jokowi aa uu, hanya menyatakan untuk saling memaafkan. Miskin solusi. Videonya beredar luas, banyak yang `gemes` menonton video wawancara ini.
Padahal, sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan, bahkan dalam konstelasi sistem presidensil, Jokowi memiliki wewenang luar biasa besar dan dapat menyelesaikan persoalan Papua dengan kewenangannya itu. Kalau yang ditanya wartawan itu Nasjo dan Nasjo miskin solusi, wajar saja karena Nasjo tak punya kekuasaan.
Geng pendukung Jokowi, baik dari partai atau kelompok kepentingan, juga bungkam soal isu Papua. Mereka, seperti gagu, tidak cerewet seperti ketika membahas posisi menteri kabinet dan pimpinan MPR RI.
Ditengah kondisi Papua yang membara, di antara Kegentingan pra kondisi menuju referendum dan akhirnya pemisahan diri dari NKRI, Jokowi justru sibuk beli mobil baru untuk kabinetnya. Mobil yang nilainya 147 miliar ini, tidak berempati dengan kondisi rakyat yang lagi sulit.
Kalau negara sedang kaya, pertumbuhan ekonomi lagi baik mencapai 7 % misalnya (sesuai janjinya), bolehlah menteri gagah-gagahan untuk merepresentasikan kemakmuran rakyatnya. Lha "wong" rakyat mau makan saja sulit, usaha dan dagang apa-apa susah, ini kabinet Jokowi malah mau foya-foya.
Apatah lagi, kondisi Papua sedang membara. Makin jengkel rakyat Papua pada pemimpin di Jakarta. Tidak memberi respons yang pruden dan terbaik untuk Papua, pejabat di Jakarta malah asyik foya-foya.
Pantas saja semua partai rebutan kursi menteri, jadi menteri itu enak. Banyak fasilitasnya. Tak perlu juga pinter-pinter, cukup senyum berseri ketika ditanya wartawan soal mengelola Pemerintahan. Atau cukup anu, apa, anu, apa, anu, apa, ujungnya: bukan urusan saya.
Saya sendiri entah sudah berapa kali bikin artikel sarkas dan nyinyir ke kebijakan Jokowi yang amburadul. Tapi, memang kepala batu tak juga didengar. Sepertinya, negara sedang dijalankan dengan rumus `kacamata kuda`.
Terserah apa kebijakan Pemerintah, yang jelas sebagai penyambung lidah rakyat, saya musti menuliskan suasana kebathinan rakyat diatas layar persegi ini. Ketika Anda membaca artikel ini, sesungguhnya Anda sedang membaca isi hati Anda sendiri.
Saya tidak menulis, kecuali merefleksikan apa yang ada dalam dada dan benak umat. Mereka semua, termasuk Anda, tentu tak akan ridlo hidup sengsara dalam tekanan dan kezaliman. []