GELORA.CO - Wakil Ketua DPR, Fahri Hamzah, menilai pidato visi Indonesia yang disampaikan Presiden Jokowi belum detil. Pidato tersebut masih butuh penjelasan lebih lanjut dan detil terkait visi pemerintahan lima tahun ke depan.
“Setelah pidato Pak Jokowi, saya berharap akan banyak juru bicara yang menjelaskan apa makna pidato itu. Ayolah yang pintar-pintar muncul, sebab banyak juga yang gak paham. Saya misalnya gak paham tentang ‘hilangnya’ konsep negara hukum dalam pidato itu. Saya agak khawatir..!” cuit Fahri, Senin (15/7).
Dia meminta kaum liberal dan sekuler yang selama ini membela Jokowi agar jadi juru bicara. Mereka diminta menjelaskan secara detil pidato visi Indonesia kepada masyarakat.
“Bangun narasi yang bisa kita perbincangkan dan perdebatkan dong. Ayolah bela pidato Visi Indonesia itu. Pengen dengar nyanyi kalian, agar bangsa ini segar dengan dialektika,” kata dia.
Fahri mengaku membuat catatan tentang kesimpulan pidato tersebut. Dalam unggahannya, dia menyertakan dua lembar kertas putih yang hanya diisi beberapa kalimat.
“Aku aja mencoba mendengar dan membuat catatan. Pidato Presiden Jokowi 24 menit itu cuman segini catatannya. Bagusnya mudah dihafal tapi jeleknya pidato itu tidak bisa mewakili ide-ide dasar dalam bernegara; negara hukum yang demokratis sebagai metode dasar bernegara,” ucapnya.
Dia menjelaskan, cara presiden untuk sampai kepada kesimpulan ‘Bersatu’ itu sangat berbau ‘pembangunanisme’. Narasi itu dulu sudah sering didengar sebagai Trilogi Pembangunan : stabilitas, pertumbuhan, dan pemerataan.
“Dengan versi baru 5 tahap mencapai Visi Indonesia itu semua soal pembangunan,” ucap dia. [ns]