GELORA.CO - Mantan Kepala Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat Mayor Jenderal Tentara Nasional Indonesia (purn) Kivlan Zen memastikan tidak akan terlibat dalam Aksi 22 Mei yang menuntut Komisi Pemilihan Umum mendiskualifikasi Presiden Inkumben Joko Widodo atau Jokowi dari Pilpres 2019. Kivlan mengatakan sedang tidak berada di Jakarta.
"Saya kan kena flu to, flu berat," ujar Kivlan saat dihubungi. Ia mengaku sudah menderita flu berat sewaktu diperiksa polisi. “Anak, istri kan di Batam, ya dekat istri lah biar lekas sembuh.”
Menurut Kivlan, Aksi 22 Mei bukan lagi diinisiasi oleh dirinya tapi sudah terkoordinasi langsung dengan Badan Pemenangan Nasional atau BPN Prabowo - Sandiaga. Sedangkan unjuk rasa pada 9 Mei, kata Kivlan Zen, yang tergabung dalam Gabungan Elemen Rakyat untuk Keadilan dan Kebenaran (Gerak), bukan menjadi bagian dari BPN. "Sekarang karena yang lakukan ini BPN, kita kan nggak terlibat di dalamnya."
Dewan Pembina Majelis Syuro DPP Front Pembela Islam (FPI) Muchsin Alatas mengklaim unjuk rasa Aksi 22 Mei akan dipimpin langsung oleh calon presiden nomor urut 02, Prabowo Subianto. "Orangnya Prabowo juga bakal turun langsung, dan beliau (Prabowo, red) akan memimpin langsung," kata dia, saat dihubungi, Jumat pekan lalu, 17 Mei 2019.
Muchsin mengatakan aksi ini akan digelar di depan kantor KPU pada 21-22 Mei 2019. Massa bakal dua hari berada di Kantor KPU. "Dari sebelum (salat) maghrib kali, ya," kata dia.
Muchsin belum bisa memprediksi jumlah massa yang bakal terlibat dalam Aksi 22 Mei atau Ifthor Akbar 212. Elemen masyarakat yang berpartisipasi, kata dia, juga banyak termasuk partai koalisi dari BPN Prabowo - Sandiaga.
Anggota Dewan BPN Prabowo - Sandiaga Uno, Amien Rais juga mengancam melakukan gerakan massa sejak beberapa waktu sebelumnya. Dia mengancam akan melakukan people power, saat unjuk rasa di KPU, 31 Maret silam. "Kalau misalnya tim kami bisa membuktikan kecurangan sistematis dan masif, maka kita tidak akan ke MK lagi. Kita akan people power," kata Amien dalam orasinya. Belakangan Amien mengganti istilah people power dengan gerakan kedaulatan rakyat. [tco]