GELORA.CO - Munculnya gelombang protes melalui surat terbuka dari internal KPK terhadap pengangkatan penyelidik menjadi penyidik yang melanggar prosedur, harus disikapi serius oleh pimpinan KPK.
Begitu pandangan Ketua Presidium Indonesia Police Watch (IPW) Neta S. Pane kepada wartawan, Sabtu (4/4).
"Karena konflik internal itu kian berkembang luas akibat komisioner KPK tidak tegas dan membiarkan aksi politisasi terhadap lembaga antirasuha itu serta membiarkan munculnya pihak pihak yang merasa full power di lembaga tersebut," kata Neta.
IPW menilai, aksi "cakar-cakaran" di dalam tubuh KPK sangat berbahaya bagi masa depan pemberantasan korupsi di Indonesia.
Belakangan muncul desakan agar Deputi Penindakan KPK Irjen Firli diperiksa karena melanggar kode etik. Bagi IPW proses dugaan pelanggaran etik Irjen Firli sebagai Direktur Penindakan jangan terkesan hanya politisasi.
"Artinya, selain Firli, Novel Baswedan juga harus diperiksa. Sebab Novel disebut sebut "sebagai orang kita" oleh tokoh-tokoh Partai Gerindra. Bahkan Novel disiapkan sebagai Jaksa Agung jika Prabowo memenangkan pilpres 2019," ujarnya.
Namun jika Novel tidak diperiksa atas isu dan kabar kedekatanya dengan Gerindra, hal tersebut sudah menunjukan politisasi di dalam tubuh KPK. Terlebih, jika dilihat sejak Januari hingga April 2019 sebagian besar sasaran operasi tangkap tangan (OTT) merupakan tokoh atau politisi partai politik koalisi pemerintah.
"IPW khawatir situasi ini akan membuat KPK main hantam kromo tanpa peduli lagi dengan target awal pembentukan KPK, yakni membebaskan Indonesia dari korupsi," pungkas Neta. [rmol]