GELORA.CO - Komunitas "Kami Rakyat Jokowi" yang mengingatkan pada gerakan "Kami Indonesia, Kami Pancasila" sangat tidak bersahabat.
Pasalnya kelompok yang menggunakan frasa itu di spanduk di beberapa titik di Jawa Timur ini dinilai memiliki semangat dikotomi, bersifat vonis dan intimidatif.
Hal itu disampaikan Pengamat Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Shohibul Anshor kepada Kantor Berita Politik RMOL, Jumat (29/3).
"Ada hal serius dibalik makna tulisan 'Kami Rakyat Jokowi' yang ada di spanduk-spanduk di Jatim itu. Semangat dikotomistik yang tak bersahabat dan sama bahayanya dengan 'Kami Indonesia, Kami Pancasila' yang intimidatif itu," kata Shohibul.
Selain memiliki makna pengkotakan dan pecah belah, "Kami Rakyat Indonesia" secara tak langsung mengandung klaim atau paling tidak bertendensi mengatakan bahwa komunitas ini (“Kami”) lebih baik karena (menjadi) “Rakyat Jokowi”.
"Karena pentingnya klaim dan propaganda, pembuat spanduk itu terkesan kuat merelakan dirinya jatuh dalam kesesatan berfikir," kata Shohibul.
Shohibul membandingkan si pembuat spanduk dengan peristiwa yang pernah ada di Indonesia tatkala Presiden Pertama Soekarno didukung Badan Pendung Soekarno.
"Dulu Soekarno memiliki jejaring politik yang dinamai “Badan Pendukung Soekarno”. Itu tak salah, karena klaimnya benar untuk orang-orang tertentu dari rakyat Indonesia yang jumlahnya pun susah atau tak membutuhkan sensus," lanjut Shohibul.
Shohibul bahkan menilai Jokowi menghadapi resiko elektoral akibat spanduk yang fotonya viral di media sosial itu.
"Memang, dengan spanduk semacam ini bisa saja militansi kalangan tertentu yang menjadi pendukung Jokowi bisa makin kuat. Tetapi secara keseluruhan itu cukup merugikan. Saya sama sekali tak yakin korelasi bunyi spanduk itu dengan peluang untuk mengagregasi jumlah dukungan buat Jokowi. Baik dari yang tadinya bertekad Golput atau masih dalam posisi undecided votter, apalagi swing votter dari kubu Prabowo Sandi," lanjut Shohibul.
Di luar pendukung Jokowi, lanjut Shohibul, nalar sehat pasti akan menolak bunyi spanduk karena kering dari unsur persuasi sama.
"Padahal kampanye itu tujuannya mengajak orang yang justru dihindari oleh bunyi spanduk ini," kata Shohibul.
"Semoga saja 'Rakyat Jokowi' ini tak meminta hak-hak istimewa di negeri ini dan pula jangan minta keistimewaan di TPS saat memberi suara tanggal 17 April nanti," demikian Shohibul. [rmol]