GELORA.CO - Pemerintah Indonesia akan menawarkan 28 proyek senilai USD 91,1 miliar atau setara Rp1.295,8 triliun kepada pemerintah Tiongkok saat Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) kedua The Belt and Road Initiative atau Jalur Sutra pada April mendatang.
Kecamatan Jonggol, Kabupaten Bogor menjadi satu dari 28 proyek yang akan “dijual” sebagai kawasan ekonomi khusus (KEK) Indonesia-China.
Anggota Fraksi PKS DPRD Jawa Barat, Isbudi Widuri menyikapi kritis terkait hal ini. Sebagai wakil rakyat daerah pemilihan Kabupaten Bogor, Is-sapaannya- meminta rencana mega proyek ini harus dibeberkan kepada publik.
Artinya, mesti ada efek yang signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat. “Jangan sampai ada mega proyek seperti ini, warga cuma jadi penonton,” ujar dia lewat keterangan tertulisnya di Bogor, Jawa Barat, Rabu (27/3/2019).
Isbudi memaparkan, pemerintah baik itu pusat maupun daerah harus bisa memastikan bahwa keberadaan proyek tersebut, mampu memberikan kehidupan yang lebih baik bagi warga.
Caranya adalah mengharuskan kepada investor menyusun program pemberdayaan masyarakat jangka panjang. “Jadi gak hanya sisi ekonominya saja yang mereka kejar. Tapi ada tanggung jawab jangka panjang kepada warga,” jelas caleg DPR RI Dapil 5 Kabupten Bogor itu.
“Road map-nya harus jelas, gak boleh masyarakat dikemudian hari dirugikan dengan adanya investasi besar di Jonggol,” tambah dia. Isbudi mengingatkan kepada pemerintah bahwa jangan sampai proyek-proyek strategis nasional menimbulkan gesekan.
Seperti terjadi di sejumlah tempat seperti mega proyek pelabuhan Patimban dan Bandara Kertajati. “Wajib zero conflict. Pemerintah mesti belajar dari yang sudah-sudah. Warga harus diprioritaskan,” pungkasnya. [rb]