GELORA.CO - Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) wajib menghadirkan keadaan yang kondusif di tengah masyarakat, terutama menjelang perhelatan pesta demokrasi April nanti. Ini lantaran Polri merupakan institusi pemelihara keamanan.
Begitu yang disampaikan oleh Kadiv Humas Polri Irjen Mohammad Iqbal meluruskan soal Polri melakukan pendataan dukungan capres usai seminar nasional bertema bertema “Melawan Hoax untuk Menciptakan Pemilu yang Aman, Damai dan Sejuk di Media Sosial” di Balai Kartini, Jakarta, Kamis (28/3).
“Jadi tidak ada kaitanya dengan motif politik. Kita wajib mengetahui dapil, juga daerah mana yang terkonsentarasi paslon A dan paslon B,” kata Iqbal.
Hal ini, sambung mantan Wakapolda Jawa Timur itu sebagai bagian dari proses Polri untuk menentukan rencana pengamanan.
“Ini adalah wajar yang sudah kita lakukan dari tahun ke tahun,” tegas Iqbal.
Ia memberi contoh, ketika ada gelaran pemilhan kepala desa, anggota Polri melalui Babinkamtibmas sudah melakukan monitoring dominasi massa masing-masing kandidat. Sehingga, kata Iqbal, dengan data tersebut pihaknya bisa menentukan bagaimana skenario pengamanan yang tepat.
Soal netralitas Polri, tegas Iqbal, tidak perlu diragukan lagi. Hal itu ditunjukan dengan dikeluarkannya Surat Telegram (TR) Kapolri dan Divisi Profesi dan Pengamanan yang menekankan seluruh jajaran Korps Bhayangkara memegang teguh netralitasnya.
“Artinya siapapun (anggota) yang tidak netral akan kami proses, ada mekanismenya. Kan sudah banyak yang sudah dibuktikan ada seorang wakapolda sudah (ditindak), kode etik bahkan ada yang dicopot,” ujar Iqbal.
“Prinsipnya itu siapapun yang melalukan, pelanggaran terhadap netralitas akan kami proses dan ada mekanismenya,” pungkasnya. [rmol]