GELORA.CO - Kedua kubu pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden sebaiknya menghindari penggunaan isu keagamaan, seperti penyebutan khilafah, karena itu merupakan bentuk politisasi agama yang bersifat pejoratif alias menjelekkan.
Demikian imbauan Ketua Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Pusat, Prof. M. Din Syamsuddin sesuai dengan Taushiyah Dewan Pertimbangan MUI sebagai hasil Rapat Pleno ke-37 pada 27 Maret 2019.
Jelas Din, walaupun di Indonesia khilafah sebagai lembaga politik tidak diterima luas, namun khilafah yang disebut dalam Alquran adalah ajaran Islam yang mulia. Manusia mengemban misi menjadi wakil Tuhan di bumi (khalifatullah fil ardh).
Mempertentangkan khilafah dengan Pancasila adalah identik dengan mempertentangkan negara Islam dengan negara Pancasila, yang sesungguh sudah lama selesai dengan penegasan negara Pancasila sebagai darul ahdi was syahadah (negara kesepakatan dan kesaksian).
"Upaya mempertentangkannya merupakan upaya membuka luka lama dan dapat menyinggung perasaan umat Islam," sebut Din.
Dan menisbatkan sesuatu yang didianggap anti Pancasila terhadap suatu kelompok adalah labelisasi dan generalisasi (mengebyah-uyah) yang berbahaya dan dapat menciptakan suasana perpecahan di tubuh bangsa.
"Mengimbau segenap keluarga bangsa agar jangan terpengaruh apalagi terprovokasi dengan pikiran-pikiran yang tidak relevan dan kondusif bagi penciptaan Pemilu/Pilpres damai, berkualitas, berkeadilan dan berkeadaban," demikian Din Syamsuddin. [rmol]