GELORA.CO - Saat ini beredar video pernyataan Bupati Kuningan, Jawa Barat Acep Purnama bahwa yang tidak dukung Jokowi dua periode itu laknat. Sementara pernyataan Cawapres 01 Ma’ruf Amin yang menyatakan, warga Papua menyebut pembangunan infrastruktur itu dari Presiden Jokowi, menjadi pembicaraan di masyarakat.
Pengamat politik dari Institute for Strategic and Development Studies (ISDS) M Aminudin mengatakan, pernyataan Bupati Kuningan, Jawa Barat, Acep Purnama yang mengutuk kepala desa jika tak memilih Joko Widodo (Jokowi) menunjukan kubu petahana kehabisan bahan prestasi untuk dijual atau disampaikan ke rakyat. Akibatnya yang muncul adalah pernyataannya lebih banyak ujaran intimidasi dan kutukan pada rakyat.
'Ini (pernyataan intimidasi dan kutukan pada rakyat) juga menunjukkan kubu 01 makin panik karena elektabilitas makin merosot," ujar Aminudin kepada Harian Terbit, Minggu (17/2/2019).
Aminudin menilai, pernyataan dari kubu petahana yang semakin vulgar itu juga tercemin dari pernyataan Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko yang menyebut saat ini sedang perang total. Pernyataan Moeldoko tersebut suatu indikasi pernyataan yang anti demokrasi yang mengarah tindakan main kayu untuk menghadapi aspirasi perubahan di masyarakat.
Disesalkan
Sementara itu, Koordinator Gerakan Perubahan (Garpu) Muslim Arbi menyesalkan pernyataan Bupati Kuningan yang menyatakan tidak pilih Jokowi laknat. Mestinya sebagai seorang kepala daerah, Bupati Acep Purnama tidak boleh bicara yang semberono seperti itu. Karena hak setiap warga negara untuk menentukan pilihannya termasuk untuk tidak pilih Jokowi di Pilpres 2019.
Muslim menilai, pernyataan Bupati Kuningan yang melaknat kepala desa jika tidak memilih Jokowi sebagai upaya untuk menggiring publik agar memilih Jokowi dengan cara yang tidak elegan. Oleh karena itu omongan Bupati Acep tersebut tidak perlu di dengar dan diacuhkan saja. Karena memang Jokowi orang suci jika tidak memilihnya menjadi terlaknat.
Terkait pejabat negara yang sampai mati-matian membela petahana, Muslim menuturkan, pejabat negara yang mati-matian membela petahana itu salah dan keliru. Karena pejabat negara tidak boleh menjadi timses. Jika pejabat yang sudah memposisikan diri sebagai timses maka mestinya cuti atau mundur.
Seharusnya, kata Muslim, pejabat negara yang bela mati-matian petahana ini mestinya diproses oleh Bawaslu karena telah melanggar aturan yakni larangan bagi pejabat negara dalam dukung mendukung. "Tapi Bawaslu tidak lakukan itu seperti yang dilakukan Risma Walikota Surabaya, dan sebagainya," sesalnya.
Tidak Dewasa
Terpisah, pengamat politik dari Lembaga Kajian dan Analisa Sosial (LeKAS) Karnali Faisal mengatakan, pernyataan Bupati Acep menunjukkan ketidakdewasaan dalam berpolitik. Jika pernyataan itu diungkapkan wong cilik, meskipun tetap saja keliru, mungkin bisa dipahami. Tapi ketika pernyataan tersebut diungkapkan pejabat publik maka publik melihat ada semacam degradasi kecakapan pejabat dalam menyampaikan pernyataan di depan publik.
"Ini tak berbeda dengan pernyataan Walikota Semarang yang tempo hari meminta agar masyarakat yang tidak memilih Jokowi, tidak lewat tol saat bepergian. Pernyataan itu merugikan pengelola jalan tol karena publik jadi antipati terhadap infrastruktur yang dibangga-banggakan itu," tegasnya.
Karnali menilai, pernyataan-pernyataan pejabat negara yang membela mati-matian petahana seperti itu sangat kontraproduktif dengan posisi mereka sebagai pejabat publik. Oleh karena itu ke depannya sepertinya Indonesia harus memiliki undang-undang yang melarang pejabat publik merangkap sebagai kader partai politik.
Bupati Kuningan, Jawa Barat Acep Purnama mengemukakan yang tidak dukung Jokowi dua periode itu laknat. “Maka sampaikan kepada kepala desa dan perangkatnya tak dukung Jokowi itu laknat,” kata Acep.
Kata Acep, kepala desa dan perangkatnya harus mendukung Jokowi dua periode karena telah memberikan dana desa sehingga menguatkan ekonomi dan pembangunan di pedesaan. “Jokowi nyawer ke desa-desa sehingga desa bisa dibangun, para kepala terangkat harkat martabatnya karena berhasil membangun desa. [ht]