GELORA.CO - Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo sempat mengeluarkan pernyataan yang kontroversial, dengan menyebut Dana Desa ada berkat Presiden Joko Widodo. Ucapan Tjahjo ini dikritik kubu rival, Badan Pemenangan Nasional atau BPN Prabowo Subianto-Sandiaga Uno.
Juru Bicara BPN, Andre Rosiade meminta menteri kabinet Jokowi jangan melakukan kampanye terselubung dengan menggunakan anggaran negara. Andre menilai ucapan Tjahjo adalah pelanggaran pemilu, karena posisi jabatannya sebagai Menteri Dalam Negeri.
"Apa yang dilakukan Mendagri, merupakan pelanggaran terang-terangan. Dia memanfaatkan jabatan sebagai pejabat negara melakukan mobilisasi kepala desa dan mempromosikan Jokowi yang notabene juga berstatus peserta pemilu," Andre dalam keterangan persnya, Jumat 22 Februari 2019.
Andre juga menilai Tjahji telah berbohong. Pernyataan Tjahjo di hadapan para kepala desa adalah kabar bohong seolah dana desa berasal dari Jokowi dan bukan berasal dari negara.
"Kita tahu dana desa ini kan perintah UU. Ada UU sejak tahun 2014, bahwa siapa pun presiden harus melaksanakan dana desa ini, menyiapkan dana desa," kata Wakil Sekjen Partai Gerindra tersebut.
Andre menekankan, dana desa bukan diambil dari kantong Presiden. Besaran dana desa, sambung dia, merupakan kesepakatan antara pemerintah dengan DPR.
"Dana desa adalah dana APBN, dana rakyat, bukan dana pribadi Jokowi. Dan, ini juga hasil kesepakatan antara DPR dengan pemerintah. Pak Tjahjo, sebaiknya berhenti melakukan kebohongan," kata Andre.
Sebelumnya, Mendagri Tjahjo Kumolo meminta para kepala desa untuk mengingat jika dana desa ada berkat Presiden Joko Widodo atau Jokowi. Hal ini ia sampaikan, usai Jokowi memberi pengarahan kepada peserta Rapat Koordinasi Nasional Penyelenggaraan Pemerintahan Desa di Ecovention Ocean Ecopark, Taman Impian Jaya Ancol, Jakarta, Rabu lalu, 20 Februari 2019.
Saat itu, Tjahjo meminta seluruh kepala desa yang hadir untuk berdiri dan mengajarkan sebuah yel-yel. "Kalau saya bilang Dana Desa, jawab Pak Jokowi," kata Tjahjo.
"Dana Desa," teriak politikus PDIP itu. [viva]