GELORA.CO - Imbauan petinggi negara kepada Aparatur Sipil Negara (ASN) tentang pemilihan legislatif maupun pemilihan presiden 2019 harus netral justru malah menimbulkan polemik dikalangan PNS.
Itu terlihat berdasarkan survei Lembaga Survei Charta Politika. Dalam survei itu menyebutkan, PNS pendukung Jokowi mencapai 40,4 persen sedangkan PNS yang mendukung Prabowo mencapai 44,4 persen.
Kepala Pusat Penenerangan Kemendagri Bahtiar menyebutkan, survei yang dilakukan oleh Charta Politika itu boleh saja dipublikasikan, tetapi tidak bagi ASN.
"Saya ini ASN punya hak pilih, tapi hak pilih cuma saya yang tahu dan Tuhan yang tahu. Saya tidak boleh mengekspresikan pilihan saya di publik," kata Bahtiar kepada wartawan, Jumat (8/2).
Menurut dia, siapapun termasuk lembaga survei boleh saja meriset itu. Termasuk melakukan riset terhadap ASN soal hak pilihnya di Pilpres 2019 ini.
"Dia (lembaga survei) mencoba melakukan survei terhadap kecenderungan misalnya 5 juta ASN itu memilih siapa. Itu merupakan urusaannya peneliti," ujarnya.
Karena bagaimanpun, secara UU ASN memang telah dijamin haknya untuk memilih.
"Karena dia (ASN) memang secara UU dijamin oleh konstitusi bahwa dia memiliki hak pilih, dan siapapun tidak dapat melakukan intervensi kepada mereka," katanya. [rmol]