GELORA.CO - Calon Presiden nomor urut 01, Joko Widodo kembali menyerang pribadi Prabowo Subianto dalam debat pilpres 2019 edisi kedua, Minggu (17/2/2019) malam. Seperti meninggung harta kekayaan kompetitornya itu.
Pada debat yang berlangsung di Hotel Sultan dengan mengangkat tema energi, pangan dan sumber daya alam itu, Jokowi mempertanyakan ratusan ribu hektar lahan di Kalimantan dan Aceh yang disebut milik Prabowo.
Menanggapi strategi Jokowi yang menyinggung tanah pribadi Prabowo tadi malam, Ketua DPP Partai Gerindra, Heri Gunawan menilai, langkah Jokowi tersebut sebagai upaya untuk menyerang pribadi lawan. Hal itu menurutnya kerap dipraktikkan Jokowi, utamanya ketika merasa terdesak.
“Jokowi sempat terdesak, akhirnya seperti yang sudah-sudah larinya ke arah pribadi. Biasanya modusnya, pertama ngotot, kedua kalau enggak kuat lalu minta data dan fakta, ketiga kalau merugikan dibilang hoax, keempat kalau enggak kuat juga, laporkan saja ke polisi,” sebut Heri Gunawan, Senin (18/2).
Debat kedia Pilpres tadi malam, Prabowo mengatakan kalau jumlah tanah di negeri ini tidak bertambah, sementara jumlah penduduk terus meningkat. Kalau pembagian sertifikat terus dilakukan, maka anak cucu kelak tak akan kebagian tanah.
Tidak terima dengan itu, Jokowi pun menyerang dengan mengatakan, pihaknya mengetahui kalau Prabowo memiliki tanah seluas 220 ribu hektare di Kalimantan Timur dan 120 ribu hektare di Aceh Tengah. Jokowi memastikan pembagian seperti itu tidak pernah terjadi pada pemerintahannya.
Lalu, Prabowo menegaskan ratusan ribu hektare tanah itu hanyalah HGU. Makanya tanah itu sepenuhnya masih milik negara. Kapanpun negara ingin mengambil dia rela untuk mengembalikannya. Mantan Danjen Kopassus ini pun menegaskan mendingan dia yang mengelola tanah itu ketimbang diberikan kepada asing. Pasalnya dia lebih nasionalis.
Heri Gunawan menegaskan pernyataan Jokowi tersebut telah menyerang pribadi Prabowo. Hal itu tidaklah patut dilakukan apalagi Jokowi adalah seorang kepala negara.
“Kalau menurut kamus peribahasa, ini namnya ‘seseorang yang melakukan perbuatan kebohongan yang masih disembunyikan dan menuduh orang lain yang melakukan perbuatan tersebut’,” pungkas anggota DPR tersebut.[psid]