GELORA.CO - Cawapres nomor urut 02 Sandiaga Salahuddin Uno mengkritsi kasus korupsi dana proyek Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di daerah bencana. Kasus itu mencuat setelah KPK melakukan OTT kepada sejumlah pejabat Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).
Sandi mengaku prihatin sekaligus berharap agar pelaku diadili seberat-beratnya.
"Hukum seberat-beratnya sesuai dengan koridor hukum karena ya. . .bencana kok dikorupsi gitu loh, orang lagi kesulitan," ucap Sandi usai bertemu dengan pendukungnya di Food Court Urip Sumoharjo, Surabaya, Selasa (1/1).
Soal korupsi sendiri, yang paling penting bagi Sandi adalah soal pencegahannya. Menurutnya, selama ini belum ada efek jera yang diberlakukan pada koruptor.
Mantan Wakil Gubernur DKI Jakarta itu menambahkan, korupsi adalah permasalahan karakter. Oleh sebab itu, ke depan dia bersama Prabowo ingin mencegah korupsi dengan mencari tahu hulu atau akar permasalahannya.
"Ini (korupsi) kebetulan menjadi salah satu topik debat (Capres-Cawapres, Red) pertama. Bahwa Prabowo-Sandi sangat berkomitmen untuk menghadirkan pemerintahan bersih, kuat, dengan pola kepemimpinan yang tegas. Hukum seadil-adilnya, tidak tajam ke bawah tumpul ke atas. Kami berikan efek jera dan pencegahan korupsi itu sendiri," urai pria berkacamata tersebut.
Terkait dengan penanganan bencana, Sandi menilai bahwa harus ada edukasi pra bencana. Salah satu caranya adalah dengan memasukkan materi mitigasi bencana ke dalam kurikulum sekolah.
"Harus ada pusat edukasi bencana yang bisa dijadikan seperti wisata untuk anak-anak sekolah. Karena korban itu lebih banyak jatuh 12 jam setelah bencana," tuturnya.
Selain mengusulkan pendidikan mitigasi, Sandi menilai perlu adanya lembaga setingkat kementerian yang mengoordinasi. "Bukan hanya pascabencana dan saat bencana, tapi juga sebelum bencana. Bisa dibuat lembaga setingkat kementerian untuk memastikan edukasi mitigasi bencana ini lebih baik ke depannya," ucap Sandi. [jpc]