GELORA.CO - Debat Pilpres 2019 sepertinya tak akan setegang dan seseru Pilpres 2014. Selain tak ada pemaparan visi misi oleh capres dan cawapres, daftar pertanyaan debat juga sudah dibocorkan duluan.
Dua pekan lagi, capres dan cawapres akan diadu kemampuan berargumen. Diadu visi, program dan gagasannya. Di atas panggung. Disiarkan langsung di TV. Nah, kemarin KPU memastikan semua aturan main terkait ajang ini.
Debat ronde pertama, rencananya digelar 17 Januari 2019. Temanya Hukum, HAM, Korupsi dan Terorisme. Moderatonya, Ira Koesno dan Imam Priyono. Di sesi ini, KPU mengundang lima panelis yakni Hikmahanto Juwana, Bagir Manan, Ahmad Taufan Damanik, Bivitri Susanti, dan Margarito Kamis.
Lima panelis ini akan memberikan pertanyaan kepada capres dan cawapres terkait tema tadi. Sampai sini, tak ada perbedaan dengan debat Pilpres 2014. Hampir sama. Yang berbeda di debat kali ini, para kandidat mendapat bocoran pertanyaan dari panelis sebelum tampil.
Bocoran pertanyaan diberikan seminggu sebelum hari-H. Teknisnya, setiap panelis akan menyusun 20 daftar pertanyaan. Daftar pertanyaan itu akan diserahkan ke tim kampanye, untuk disampaikan ke capres dan cawapres masing-masing.
Ketua KPU Arief Budiman mengatakan, para peserta tidak akan tahu pertanyaan mana yang akan ditanyakan panelis nantinya. Karena dari 20 pertanyaan itu, yang dipilih hanya 3 pertanyaan. Arief beralasan, hal tersebut dilakukan agar capres dan cawapres dapat menjawab pertanyaan dengan detail. Selain itu, agar peserta bisa mempersiapkan data dan segala macamnya.
Pertimbangan lain, debat merupakan salah satu metode kampanye. Tujuan kampanye untuk menyampaikan visi misi program masing-masing paslon kepada publik. Selain pertanyaan yang diberikan oleh KPU, pasangan capres dan cawapres juga akan mendapatkan pertanyaan dari pasangan lawan debat mereka.
Pertanyaan ini tidak diberitahukan terlebih dahulu, seperti pertanyaan yang dibuat oleh para panelis. Ada juga pola pertanyaan tertutup. Itu berasal dari masing-masing paslon, 01 mengajukan pertanyaan ke 02, begitu juga sebaliknya. "Tidak ada yang tahu pertanyaan seperti apa," ujar Arief, Sabtu (5/1).
Perbedaan yang kedua, di debat Pilpres kali ini tidak ada pemaparan visi misi dari capres dan cawapres. KPU menghapuskan sesi ini karena kedua kubu tetap dengan keinginannya sendiri-sendiri. Kubu 01 ingin pemaparan visi misi disampaikan tim sukses.
Sementara kubu 02 ingin disampaikan langsung oleh capres dan cawapres. Tidak diwakilkan. Karena pusing, KPU akhirnya menghapus sesi sini.
Keputusan KPU memberikan bocoran pertanyaan debat, dikritik mantan Komisioner KPU Sigit Pamungkas. Dia menilai, keputusan itu aneh bin ajaib. Mau debat, kok pertanyaannya disampaikan terlebih dahulu. Menurut dia, dalam debat bukan hanya soal visi misi dari calon. Karena kalau soal itu, publik bisa mengaksesnya langsung di website.
Dalam debat, yang diperhatikan publik adalah respons langsung peserta menghadapi pertanyaan. "Jelas ini tidak relevan," kata Sigit, di Jakarta, Sabtu (5/1).
Sigit bercerita, pada debat Pilpres 2014, pertanyaan tidak disusun oleh panelis. Panelis hanya bertugas menyusun isu-isu strategis, dari tema yang diangkat. Moderatorlah yang bertugas memformulasikan pertanyaan, untuk disampaikan kepada capres dan cawapres.
Dengan aturan ini, wajar jika tingkat kepercayaan publik terhadap KPU makin menurun. Di awal, tingkat kepercayaan publik terhadap KPU 80 persen. Kini tinggal 70 persen. "Turunnya jauh sekali," ungkapnya.
Kritik juga disampaikan Pengamat Politik Universitas Islam Negeri (UIN) Jakarta, Pangi Syarwi Chaniago. Dia menyebut, aturan main baru yang dibikin KPU tidak rasional. "Ada yang tidak beres. Alasannya seperti dirasional-rasionalkan," kata Pangi saat dikontak, Sabtu (5/1) seperti dikutip Rakyat Merdeka.
Dia menilai, KPU terkesan partisan karena membatalkan agenda yang telah dijadwalkan sebelumnya. Pangi melihat ada keanehan dengan keputusan KPU, dengan alasan ketidaksiapan dari salah satu kandidat. Pangi juga menyayangkan aturan memberikan bocoran pertanyaan kepada kandidat.
Dalam debat, publik ingin mengetahui kualitas intelektual calon pemimpinnya. Bagaimana pemimpinnya merespons pertanyaan tak terduga. Bagaimana menganalisa masalah dan memberikan solusi. "Kalau diberikan bocoran, kemampuan itu tak terlihat. Debat ini tak seperti ajang adu argumen, tapi lomba hafalan. Karena setiap calon sudah mempersiapkan jawabannya," sindirnya.
Di jagat Twitter, kritikan terhadap KPU mengalir deras. "Komisi Pemilihan ungud," cuit pengamat politik @rockygerung. Akun @ghaznavid juga heran. "Kayaknya dulu gak gini-gini amat," ujarnya. "Sama kayak mau ujian sekolah, yang disuruh ujian bapaknya," seloroh @francmahode.
"Waduhhhhh, Izinkan Saya Ketawa. Tidak sekalian dengan jawabannya," timpal @Saiddidu.
"Waduhhhhh, Izinkan Saya Ketawa. Tidak sekalian dengan jawabannya," timpal @Saiddidu.
Wadduuhhhhh. Izinkan #sayaketawa. Tdk sekalian dg jawabannya ? https://t.co/D6tlAfb1qn— Muhammad Said Didu (@saididu) 5 Januari 2019
Rizal Ramli pun turut berkomentar.
"Kok @KPU_ID malu2in ya ? Narik mundur demokrasi 🙁 Bisa jadi bahan ketawaan sedunia 😀 Mohon dikoreksi 🙏🙏 @mohmahfudmd @detikcom @hariankompas" sindir @RamliRizal.
Kok @KPU_ID malu2in ya ? Narik mundur demokrasi 🙁 Bisa jadi bahan ketawaan sedunia 😀 Mohon dikoreksi 🙏🙏 @mohmahfudmd @detikcom @hariankompas pic.twitter.com/D9oTP7Uuyg— Dr. Rizal Ramli (@RamliRizal) 6 Januari 2019
[BI]