GELORA.CO - Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno kembali mempersoalkan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilu 2019. Komisi Pemilihan Umum (KPU) dituding belum mampu menyelesaikan 31 juta DPT bermasalah, yakni masyarakat yang memiliki e-KTP namun belum terdaftar di DPT Pemilu 2019.
Koordinator Juru Bicara Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Sandi, Dahnil Anzar Simanjuntak mengatakan, selain masalah DPT, masalah pemilih siluman juga masih menjadi masalah yang harus disikapi secara serius karena menentukan nasib Indonesia lima tahun ke depan.
"Kalau kemudian DPT ini 31 juta masih bermasalah, Pilpres 2019 namanya bukan pertarungan Prabowo-Sandi lawan Jokowi-Ma'ruf, tapi pertarungan Prabowo-Sandi versus kecurangan," kata Dahnil pada diskusi 'Refleksi Akhir' Tahun di Media Center Prabowo-Sandi, Jalan Sriwijaya, Jakarta Selatan, senin (31/12/2018) malam.
Dengan melihat kondisi demikian, Dahnil meminta pengawasan masyarakat secara masif selama tahapan pemilu hingga penghitungan suara untuk mencegah kecurangan. BPN Prabowo-Sandi pun akan mengawal serius persoalan ini.
"Jadi kami akan pantengin DPT. Kalau kemudian DPT itu masih dibuka peluang-peluang tambahan-tambahan yang irasional, sejak awal Pak Prabowo menyebutkan buat apa kita bertarung? Kita mau berkompetisi antara Prabowo-Sandi Vs Jokowi-Ma'ruf, bukan Prabowo-Sandi Vs kecurangan," ujarnya.
Dahnil pun mengimbau penyelenggara pemilu agar bisa mengembalikan kepercayaan publik yang semakin hilang karena sebelumnya muncul polemik kotak suara dari kardus. Kepercayaan publik hilang karena khawatir jika kotak suara dari kardus lebih mudah untuk dimanipulasi hasilnya.
"Dan kami mengajak masyarakat untuk sama-sama kita awasi," kata mantan ketua umum PP Pemuda Muhammadiyah ini. [IN]