GELORA.CO - Nama Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo disebut mempunyai andil dalam kasus suap proyek Meikarta. Tjahjo disebut Bupati Bekasi Neneng Hasanah ikut membantu memuluskan perizinan proyek Meikarta.
Menanggapi hal ini, Direktur Lokataru Foundation Haris Azhar meminta, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil Tjahjo terkait pernyataan Neneng dalam persidangan Meikarta pada Senin (15/1) kemarin.
"Secara struktural memang ada ruang di antara keduanya karena Mendagri dengan Bupati. Itu harus diperiksa," kata Haris kepada JawaPos.com, Selasa (15/1).
Haris menjelaskan, Tjahjo Kumolo selaku Mendagri merupakan atasan Neneng yang menjabat sebagai Bupati Bekasi. Dia menyebut, KPK perlu memeriksa Tjahjo untuk mengklarifikasi pernyataan Neneng di dalam persidangan.
Sebab sebagai mitra kerja, kata Haris, bisa saja keduanya, Tjahjo dan Neneng, melakukan pertemuan terkait izin proyek Meikarta. "Perlu didalami keterangan Bupati (Neneng Hasanah) tersebut," jelasnya.
Sebelumnya, Tjahjo Kumolo disebut-sebut dalam persidangan kasus suap perizinan proyek Meikarta di Kabupaten Bekasi yang menghadirkan saksi eks Bupati Bekasi Neneng Hasanah Yasin, di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Bandung, Senin (14/1).
"Saat itu, saya dipanggil ke ruangan pak Dirjen Otonomi Daerah Soemarsono di Jakarta. Saat itu, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menelpon ke pak Soemarsono, berbicara sebentar kemudian telpon pak Soemarsono diberikan kepada saya, dan Tjahyo Kumolo bilang ke saya, 'tolong perijinan Meikarta dibantu," jelas Neneng menirukan ucapan Tjahjo. [JP]