GELORA.CO - Ada ketidaksinambungan pandangan terkait kerja-kerja pemberantasan korupsi yang disampaikan Joko Widodo dalam debat capres-cawapres tadi malam.
"Selain sistem, persoalan korupsi juga merupakan persoalan mental aparatur negara. Proses rekruitmen sudah terbuka tapi korupsi masih banyak," kata politisi Partai Bulan Bintang (PBB) Ahmad Yani kepada Kantor Berita Politik RMOL, Jumat (18/1).
Penegakan hukum terhadap kejahatan korupsi, menurut dia, perlu dilakukan tidak hanya sebatas pada persoalan hilir semata. Sebab, korupsi melibatkan elit politik. Pokok utama korupsi adalah perselingkuhan antara penguasa dan pengusaha yang coba dilegitimasi dengan menggunakan hukum dan peraturan perundang-undangan.
Sebagai kejahatan luar biasa atau extra ordinary crime, tambah dia, korupsi tidak akan hilang jika jalan yang ditempuh untuk memberantasnya hanya dengan melakukan rekruitmen di semua lini secara terbuka seperti disampaikan Jokowi dalam debat.
"Korupsi masalah perampokan uang negara. Dan menurut saya persoalan korupsi harus diselesaikan dengan kebijakan presiden yang tegas," katanya.
Ahmad Yani mengatakan selama 4 tahun memimpin Jokowi tidak menunjukkan sikap yang jelas dalam pemberantasan korupsi. Nampak jelas misalnya terkait kasus penyerangan yang dialami penyidik senior KPK Novel Baswedan hingga sebelah matanya mengalami kebutaan.
"Tim pencari fakta dibentuk Polri, bukan presiden. Seharusnya presiden punya sikap memperkuat KPK kalau serius ingin memberantas korupsi. Tapi selama ini Presiden hanya mengatakan menyerahkan semua urusan ke KPK. Sekarang tiba waktunya ditanyakan janji itu, presiden tidak cukup alasan. Lalu kemana arah pemberantasan korupsi kalau presiden tidak punya sikap?" tutur caleg DPR RI dapil Jakarta 1 ini.
Dia melihat pandangan Jokowi itu berbahaya. Itu berarti Jokowi mau menutup persoalan besar korupsi. Korupsi di bidang hukum, sumber daya, dan permainan di sumber-sumber ekonomi besar negara tidak menjadi perhatian menarik dan dia malah mengajak semua untuk sibuk dengan urusan-urusan kecil.
"Masalah korupsi tidak bisa diselesaikan dengan perekrutan terbuka. Justru yang memungkinkan adalah dengan meningkatkan kesejahteraan Aparat Sipil Negara," tukas Ahmad Yani merujuk pandangan yang disampaikan capres nomor urut 02 Prabawo Subianto di dalam debat.[rmol]