GELORA.CO - Pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla dikritik habis-habisan oleh media ekonomi dari Inggris, The Economist. Kritik tersebut menekankan pada upaya meningkatkan pertumbuhan ekonomi Indonesia dengan mengedepankan geliat investasi menarik investor.
Dikutip dari CNBC Indonesia, The Economist menyebutkan bahwa salah satu faktor yang mampu membantu laju pertumbuhan ekonomi suatu negara, ialah investasi. Investasi sendiri merupakan hal yang masih diupayakan pemerintah, apalagi melihat potensi pertumbuhan ekonomi yang besar.
"Ketika Jokowi menjabat, Bank Dunia menghitung bahwa tingkat pertumbuhan potensial Indonesia adalah 5,5%. Cara terbaik untuk meningkatkan jumlah itu adalah dengan menghidupkan kembali sektor manufaktur, meniru negara-negara Asia lainnya dengan menjadi bagian dari rantai pasokan global," demikian isi artikel The Economist, Kamis (25/1/2019).
Namun, hingga kini justru para investor masih ragu untuk menggelontorkan hartanya ke Indonesia. Keraguan itu bukan tanpa alasan, ada beberapa alasan yang diungkap, dan menyentil pemerintah untuk segera mengevaluasi dan berkaca diri, tentunya untuk menjadi lebih baik.
Alasan pertama menurut The Economist adalah saat ini merupakan tahun politik, yang membuat para investor masih menahan untuk berinvestasi sembari menunggu siapa presiden terpilih dan apa kebijakan ekonominya.
Lalu, kalaupun Jokowi kembali terpilih, The Economist menegaskan bahwa banyak pekerjaan rumah yang perlu diperhatikan dalam sektor ekonomi. Bahkan, dalam artikel disebutkan bahwa justru kerentanan terbesar pemerintahan Jokowi adalah perekonomian.
"Kerentanan terbesar Jokowi adalah ekonomi, di mana pengembalian belum sesuai dengan janjinya. Selama kampanye 2014, Jokowi berjanji untuk memberikan pertumbuhan PDB sebesar 7% per tahun pada akhir masa jabatan pertamanya. Realisasinya sekitar 5% sejak ia menjabat."
"Prospek untuk 2019 terlihat tidak lebih baik, terutama karena bank sentral telah menaikkan suku bunga enam kali dalam sembilan bulan terakhir untuk menahan penurunan yang mengkhawatirkan dalam mata uang."
Kedua, infrastruktur yang mendukung untuk menarik investasi, pembangunan infrastruktur sudah menjadi kunci. Memang, beberapa tahun masa jabatannya, Jokowi bisa menyelesaikan pembangunan yang tertunda bertahun lamanya, dan membangun apa yang belum ada.
Namun, dalam anggaran tahun lalu The Economist menilai, Jokowi telah "berubah arah". Fokusnya kini telah terbagi dengan anggaran pembelanjaan subsidi, sehingga membuat anggaran belanja modal untuk infrastruktur justru menurun.
Alasan ketiga, berkaitan dengan regulasi pemerintah yang terkesan "maju-mundur". Jokowi dalam mengeluarkan peraturan terkesan plin-plan.
Memang selama ini, pemerintah telah menawarkan sejumlah insentif dan menjanjikan kemudahan dari sisi perizinan, namun The Economist menyebut program itu "setengah hati". Ketegasan pemerintah sangat diperlukan agar regulasi yang diterbitkan menjadi optimal manfaatnya.
"Untuk merayu investor, pemerintah telah mengurangi batasan kepemilikan asing, tetapi hanya dengan setengah hati. Setiap kali peraturan dilonggarkan, kaum nasionalis melolong, jadi pembatasan tetap keras, membuat para investor kecil hati."
Alasan berikutnya berkaitan dengan ketenagakerjaan di Indonesia. The Economist menilai bahwa tenaga kerja Indonesia masih belum terampil, bahkan mereka pun menuntut upah yang tinggi.
Upah tenaga kerja Indonesia mencapai 45% lebih tinggi dari tenaga kerja Vietnam. Padahal Vietnam selama ini disebut-sebut menjadi saingan terberat Indonesia dalam menarik hati investor, khususnya dari negeri China yang hingga kini terseok-seok karena perang dagang.
"Sayangnya, tenaga kerja Indonesia tidak memiliki kualifikasi yang baik atau harga yang seharusnya. Para pemimpin bisnis mengeluh tentang kurangnya pekerja terampil. Standar pendidikan rendah, meskipun ada hukum yang memaksa pemerintah membelanjakan seperlima dari anggarannya untuk sekolah."
The Economist mengingatkan agar pemerintah lebih serius dalam melihat potensi ekonomi yang dimiliki Indonesia. Baik dari sumber daya alam, maupun bonus demografinya, sehingga dalam menentukan regulasi pun bisa tepat objek dan sasaran.
Apalagi jika Jokowi yang kembali terpilih sebagai Presiden Indonesia periode 2019-2024. Pekerjaan rumah yang menumpuk menanti Jokowi.
"Jika upaya pemerintah dalam keterbukaan ekonomi lemah, pertumbuhan 7% akan tetap di luar jangkauan. Jika pada April Jokowi kembali memenangkan pemilihan, dia memiliki mandat untuk melakukan perubahan besar yang dibutuhkan Indonesia," tulis The Economist.
"Dia harus berani mengambil risiko lebih besar untuk menuai hasil yang telah dijanjikannya." [dtk]