GELORA.CO - Tim gabungan untuk mengusut tuntas kasus penganiayaan Novel Baswedan yang dibentuk Polri dinilai bermuatan politis. Sebab tim penyidikan itu baru dibentuk jelang Pemilu 2019 padahal kasusnya bergulir lebih dari satu tahun.
Koordinator Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) Yati Andriani mengatakan, tim itu dibentuk jelang debat calon presiden dengan tema hak asasi manusia (HAM), hukum, dan korupsi. Hal ini katanya menyiratkan adanya tujuan lain dari maksud pembentukannya.
Semisal, sekedar menunjukan presiden telah mengambil tindakan atau bisa saja terkesan disiapkan untuk jawaban dalam debat capres, sekaligus mendulang dukungan.
“Sulit untuk tidak mengatakan pembentukannya dilatari ada motivasi atau kepentingan politik. Padahal usulan pembentukan TPF (tim pencari fakta) sudah lama disuarakan, ini jadi terkesan tiba-tiba sebelum debat capres dilakukan,” ujarnya dilansir Jawapos.com, Minggu (13/1).
Untuk itu, ia meminta agar upaya pengungkapan kasus Novel tidak boleh dipermainkan hanya karena ada momen debat capres dan pemilu. “Dua kubu capres maupun cawapres terkesan berlomba sebagai yang terdepan dalam mendorong kasus ini,” imbuhnya.
Adapun yang menjadi pertanyaan di benak Yati yakni, apa saja yang sudah dilakukan polisi.
“Kenapa presiden masih diam, buka suara justru setelah ada momentum pilpres,” singgungnya.
Ia pun jadi ragu dengan pembentukan tim gabungan tersebut dapat mengungkap secara menyeluruh kasus Novel dan kasus kekerasan yang terjadi terhadap pegawai KPK lainnya. Termasuk serangan yang masih terus mengancam KPK.
Terlebih jika dilihat, tim ini bukan bertanggung jawab langsung ke presiden demi memastikan kasus ini selesai dan sebagai bentuk evaluasi atas kegagalan Polri dalam mengungkap kasus Novel sampai saat ini.
Selain itu, komposisi tim tersebut didominasi oleh anggota Polri yang justru kerjanya selama ini mandek dan independensinya diragukan. Keterlibatan masyarakat sipil juga tidak tercermin dalam tim ini.
“Kami juga khawatir keterlibatan sejumlah nama di luar Polri hanya sebagai simbolis saja,” pungkas Yati.[psid]