GELORA.CO - Polisi bakal dilaporkan Mahkamah Internasional terkait dugaan ketidaknetralan korps bhayangkara tersebut di proses pemilihan presiden 2019.
Hal itu diungkapkan Ketua Umum Komite Persatuan Nasional-Ganti Presiden (KPN-GP) 2019 Yudi Syamhudi Suyuti, Senin (7/1).
Menurut Yudi, pihaknya mempunyai banyak bukti tentang dugaan intimidasi yang dilakukan oleh pihak kepolisian bukan hanya terjadi di NTB, tapi di hampir seluruh wilayah Indonesia.
Nah, jika pimpinan Polri tidak segera mengambil langkah tegas, pihaknya akan mengambil langkah hukum. Kita akan melakukan langkah hukum ke Mahkamah Internasional," tegas Yudi.
Munculnya dugaan ketidaknetralan polisi ketika ramai dikabarkan soal intimidasi dan ancaman yang dilakukan oleh oknum kepolisian terhadap para relawan pasangan nomor urut 02 Prabowo-Sandi.
Seperti yang terjadi di Rumah Aspirasi Prabowo-Sandi Kota Mataram, Lombok. Tempat itu dikelola oleh Garuda Emas Lombok, Nusa Tenggara Barat (NTB).
Ketua Umum Garuda Emas, Dodi Panjaitan, mengungkapkan, saat jajarannya di NTB membuat acara di Sekretariat Garuda Emas NTB, ada oknum polisi yang tiba-tiba masuk melakukan tindakan yang menurutnya tidak pantas.
"Sampai dengan ada kalimat dan melakukan penyobekan (terhadap daftar hadir peserta) dan di video terakhir terdengar dengan jelas disampaikan bahwa nama kalian sudah kami catat," ungkap Dodi.
Garuda Emas yang tergabung dalam Forum Komunikasi Relawan Prabowo-Sandi melakukan konferensi pers bersama dengan Ketua Umum Komite Persatuan Nasional-Ganti Presiden (KPN-GP) 2019 Yudi Syamhudi Suyuti dan Koordinator Rumah Aspirasi Prabowo-Sandi Lieus Sungkharisma. [IN]