BPN: Banyak Kepala Daerah Dukung Prabowo tapi Takut Aparat Hukum
logo

3 Januari 2019

BPN: Banyak Kepala Daerah Dukung Prabowo tapi Takut Aparat Hukum

BPN: Banyak Kepala Daerah Dukung Prabowo tapi Takut Aparat Hukum

GELORA.CO - Juru bicara Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandiaga, Dahnil Anzar Simanjuntak, mengungkapkan banyak kepala daerah yang sebenarnya ingin mendukung Prabowo-Sandi pada masa kampanye. Namun para kepala daerah itu terpaksa bungkam karena takut terhadap aparat penegak hukum.

"Ada juga yang terbungkam karena takut. Banyak kepala daerah yang tidak bisa berbuat apa-apa karena takut pada aparatur hukum. Akhirnya mereka tidak berani bersuara," ucap Dahnil dalam acara pertemuan dengan relawan media sosial di Meruya, Kembangan, Jakarta Barat, Kamis (3/1/2019). 

Dahnil melanjutkan, selain kepala daerah, masyarakat yang ditemuinya juga ada yang takut menyatakan dukungannya secara jelas kepada Prabowo-Sandi. Akhirnya dukungan yang diberikan kepada Prabowo-Sandi dilakukan secara sembunyi-sembunyi.

"Banyak ditemui warga, mereka kerja di institusi ini, 'Mas, kami tidak bisa apa-apa, tapi yakinlah, kami begini (dua jari khas Prabowo-Sandi)'. Jadi kita banyak temukan suara di bawah itu, orang-orang tidak bisa suara keras, update status, karena posisi mereka," kata Dahnil.

Diungkapkan Dahnil, ketakutan warga itu bahkan berlangsung saat didatangi tim dari lembaga survei. Saat disurvei terkait capres-cawapres, warga yang takut itu terpaksa berbohong dengan menyebut memilih Jokowi-Ma'ruf.

"Banyak juga takut didatangi survei, pollster, isi segala macam. Pintar masyarakat. Saya pernah tanya, 'Bu, kalau ada pollster tanya, Ibu jawab apa?'" ungkap Dahnil menirukan pertanyaannya.

"Mereka jawab, 'milih Jokowi'. Karena mereka kadang takut ini dari institusi tertentu mau korek-korek kita. Kalau milih Prabowo, nanti dianukan. Tapi jangan takut, kami begini (dua jari). Hati itu tak bisa disurvei," sambung Dahnil. 

Untuk itu, Dahnil meminta kepada relawan digital atau media sosial untuk tetap awas. Mereka harus melihat apakah ada praktik curang dalam Pemilu 2019. 

"Jangan sampai aura perubahan dikalahkan oleh praktik kecurangan. PR teman-teman, pastikan proses pengawasan, terhadap aparat hukum, keamanan, PNS dan semua pihak yang punya prudensi ikut proses kecurangan," kata Dahnil.[dtk]
Loading...
loading...