Wapres JK: Semua Sudah Dikasih ke Papua, Kecuali Kemerdekaan
logo

11 Desember 2018

Wapres JK: Semua Sudah Dikasih ke Papua, Kecuali Kemerdekaan

 Wapres JK: Semua Sudah Dikasih ke Papua, Kecuali Kemerdekaan

GELORA.CO - Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan, Pemerintah telah memberikan semuanya demi pembangunan di tanah Papua. Hanya kemerdekaan yang tidak akan pernah diberikan pemerintah.

Dia mengatakan, upaya dialog antara Pemerintah Pusat, pemerintah daerah dan masyarakat sekitar juga sudah sering dilakukan untuk mencari solusi pembangunan Papua. Namun, tidak jarang upaya dan pendekatan pemerintah pusat "ditunggangi" kepentingan politik kelompok tertentu yang menginginkan kemerdekaan Papua.

"Sekarang sebenarnya, opsi dialog itu juga pertanyaannya 'apa lagi yang bisa didialogkan?'. Semua sudah dikasih ke daerah (Papua), kecuali kemerdekaan," kata pria yang akrab disapa JK di Istana Wapres Jakarta, Selasa (11/12/2018).

Dia memaparkan, pendekatan secara politik dan ekonomi telah dilakukan Pemerintah Pusat untuk pembangunan di Papua, sehingga dialog bukan lagi menjadi solusi bagi penyelesaian masalah di wilayah timur Indonesia itu.

"Jadi politik sudah dikasih, ekonomi sudah dikuasai. Apanya lagi yang bisa didialogkan coba? Semua sudah maksimal, jadi sudah berkali-kali ada pembicaraan seperti itu," ujar JK.

Pendekatan politik yang dilakukan Pemerintah untuk Papua adalah dengan pemberian wewenang pejabat daerah haruslah dijabat warga asli Papua.

"Pemerintah, politik, sudah diserahkan. Untuk jadi gubernur, bupati harus orang asli. Kalau di Aceh tidak, masih bisa orang luar Aceh jadi gubernur. Tapi kalau di Papua tidak," kata JK.

Sementara terkait ekonomi, dia mengungkapkan, hak anggaran dari Pusat kepada Papua telah diberikan melebihi hak daerah lain. Bagi hasil dari keuntungan PT Freeport Indonesia merupakan salah satu contoh besarnya perhatian Pemerintah Pusat ke Papua.

Dia menjelaskan, dana yang digelontorkan Pemerintah Pusat kepada Papua sudah melebihi dari keuntungan Freeport pada 2017.

"Freeport itu pada tahun lalu hanya membayar pajak royalti sedikit, di atas Rp10 triliun, dulu pernah Rp18 triliun, sekarang di bawah itu. Yang lain katakanlah penghasilan ke Pusat mungkin Rp20 triliun-Rp25 triliun. Kita transfer ke Papua itu hampir Rp100 triliun," kata JK menegaskan. [inw]
Loading...
loading...