GELORA.CO - Kasus jual beli blanko kartu tanda penduduk berbasis elektronik jadi makanan empuk politisi dari partai di luar koalisi pendukung pemerintah.
Beberapa waktu yang lalu, politikus Partai Demokrat Zara Zettira ZR menyindir kasus tersebut di Twitter. "Mau nambah penghasilan? Iseng-aja aja jualan blanko e ktp #iseng," kata @zarazettirazr.
Politikus Partai Demokrat Ferdinand Hutahaean melalui akun Twitter @Ferdinand_Haean dalam tweet mempertanyakan negara ini.
"Dulu waktu jelang pilkada DKI, ada pengiriman KTP dan Kartu NPWP dari luar ke Indonesia yang sudah dicetak. Saya melihat sendiri. Sekarang malah blanko dijual, negara apa kita ini?" kata dia.
Politikus Partai Gerindra Fadli Zon menambahkan ditemukannya kasus jual beli blanko e-KTP di situs online dan Pasar Pramuka, Jakarta, harus mendapat perhatian khusus.
Menurut dia kasus ini, bersama dengan kasus 31 juta pemilih yang belum masuk dalam daftar pemilih tetap, bisa membuat kredibilitas penyelenggaraan pemilu 2019 menghadapi tantangan besar.
"Harus ada audit terhadap proses pembuatan e-KTP dan ekspose terbuka dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) atas kasus ini. Jika tidak, Kemendagri bisa dianggap gagal mengamankan data kependudukan," kata dia.
Fadli Zon mengatagkan apapun isu terkait e-KTP bisa menjadi bola panas pemilu 2019. Sebab, kata dia, berbeda dengan pemilu-pemilu sebelumnya, UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menetapkan bahwa e-KTP menjadi syarat sah bagi pemilih.
Ustadz Tengku Zulkarnain yang selama ini selalu bersikap mengkritisi pemerintahan Presiden Joko Widodo membuat tweet yang ditujukan kepada Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo.
"Mendagri bilang sulit cegah jual beli blanko e-KTP. Itu pidana bung! Nggak sanggup kerja profesional berhenti Saja. Ngabiskan uang rakyat menggaji anda. Dirjen Kependudukan Kemendagri, Zudan Arif, malah bilang jual beli E KTP hanya iseng. Dulu lulus tes IQ apa tidak?" kata dia. [akr]