Kwik Kian Gie: Pembangunan Infrastruktur Pemerintahan Jokowi Ngawur!
logo

29 Desember 2018

Kwik Kian Gie: Pembangunan Infrastruktur Pemerintahan Jokowi Ngawur!

Kwik Kian Gie: Pembangunan Infrastruktur Pemerintahan Jokowi Ngawur!

GELORA.CO - Mantan Menteri Ekuin, Kwik Kian Gie memberikan kritikan pada pembangunan infrastruktur era Pemerintah Joko Widodo (Jokowi).

Hal ini diungkapkan Kwik Kian Gie dalam program acara Indonesia Business Forum TV One, Jumat (28/12/2018).

“Kalau bapak melihat kebijakan yang diambil pemerintah sepanjang tahun 2018 ini apakah kebijakan-kebijakannya sudah tepat semua?,” ujarnya.

Kwik menjawab ia tak perlu berkomentar banyak karena ia menganggap kebijakan pemerintah terlalu dipaksakan.

“Saya tidak akan memberi komentar karena sebelum pertemuan ini begitu banyak komentarnya.”

“Untuk itu saya tidak akan berkomentar kecuali pendapat umum tahun 2018 itu jelek,” ujarnya.

“Infrastruktur dipaksakan harus tanpa melihat daerah mana yang harus, daerah mana yang belum perlu, oleh karena dipaksakan lalu dibiayai dengan utang.” 

“Jadi karena dibiayai oleh utang dan banyak utang luar negeri, harus membayar bunga padahal belum bisa dipakai.”

Menurut Kwik utang yang telah digunakan itu akan memberikan bunga, padahal belum sepenuhnya bisa digunakan.

“Jadi teori yang dikatakan utang itu mempunyai self liquidating caracter karena hutang produktivitas naik itu tidak betul.”

“Karena setelah infrastuktur jadi, infrastruktur bunganya besar, banyak yang tidak terpakai, ada yang terpakai jadi infrastruktur itu kalau terlampau pagi tidak bisa, terlambat juga tidak bisa,” katanya. 

Pembawa acara menegaskan pada Kwik, soal posisi kebijakan pemerintah berada di posisi yang terlampau pagi atau yang terlambat di bangun.

Kwik pun dengan cepat menjawab saat ini pembangunan tersebut ngawur.

“Kita dalam posisi ngawur,” ujar Kwik yang disambut tepuk tangan dari para hadirin.

Istilah ngawur yang dikatakan Kwik Kian Gie tersebut tercermin pada pembangunan jalan tol yang tidak semestinya.

“Trans Jawa mesti jadi, Papua mesti jadi, jadi tidak ada penelitian mana daerah mana yang dibutuhkan, mana yang tidak butuh, tidak ada, dipaksakan mana keuangannya, tidak peduli, utang masih kurang tidak peduli, ini hanya satu saja,” kata pakar ekonom ini. 

Ia juga menambahkan, dirinya banyak bertemu dengan pengusaha yang mengeluhkan soal kebijakan di masa presien mendatang.

“Menurut pendapat saya pilpres itu 17 April 2019, lagi-lagi saya dengar pengusaha mereka menunggu siapa presidennya.”

“Mereka tidak berbuat apa-apa kecuali bertahan karena tidak bisa membangkrutkan diri.”

“Dia ingin melihat presidennya siapa, kalau yakin presidennya oke itu pun belum, lihat lagi satu bulan dua bulan presiden baru itu kabinetnya seperti apa, lalu kabinet yang baru dengan presiden yang baru itu apa kebijakannya.” 

“Kalaupun pada waktu itu kebijakannya bagus lalu berinvestasi bagus, 2019 tidak terasa karena di dalam ekonomi ada hukum tindakan kongkret sekarang dampaknya satu tahun dua tahun mendatang,” tambahnya.

[trb]
Loading...
loading...