Kasus Habib Bahar Diproses Cepat Polisi, Bupati Boyolali Lambat
logo

5 Desember 2018

Kasus Habib Bahar Diproses Cepat Polisi, Bupati Boyolali Lambat

Kasus Habib Bahar Diproses Cepat Polisi, Bupati Boyolali Lambat


GELORA.CO - Polda Jawa Tengah mulai menangani kasus dugaan makian yang dilakukan Bupati Boyolali Seno Samodro terhadap calon presiden (capres) Prabowo Subianto yang sempat dilaporkan ke Mabes Polri beberapa waktu lalu. Penyidik Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Jawa Tengah di Semarang, Senin (3/12), mulai meminta keterangan saksi pelapor, Ahmad Iskandar

Kuasa hukum Ahmad, Hanfi Fajri menyayangkan lambatnya penanganan kasus kliennya. Apalagi, perkara kliennya dilimpahkan penanganannya dari Mabes Polri ke Polda Jawa Tengah.

"Laporan terhadap Habib Bahar Bin Smith diproses cepat, tetapi Bupati Boyolali ini lambat," ucap pengacara yang tergabung dalam Advokat Pembela Prabowo ini, Senin.

Menurut Hanfi, pemeriksaan terhadap Ahmad hari ini merupakan tindak lanjut dari laporan kliennya pada 5 November lalu. Menurut dia, dalam laporan tersebut ada dua bukti yang juga disertakan, yakni pemberitaan dari media online atau daring (dalam jaringan) serta rekaman video.

Usai memberi keterangan, Ahmad mengaku penyidik memberikan sekitar 16 pertanyaan berkaitan dengan laporan tersebut. "Ada sekitar 16 pertanyaan, diperiksa kurang lebih tiga jam," ungkap Ahmad.

Sebelumnya, Bupati Boyolali Seno Samodro dilaporkan ke polisi atas makiannya terhadap capres Prabowo Subianto. Makian itu disampaikan saat Seno menyampaikan orasi pada aksi "Bela Tampang Boyolali" pada 4 November 2018.

Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo sebelumnya, membela Bupati Boyolali Seno Samodro yang dilaporkan advokat pendukung Prabowo Subianto ke Bawaslu dan kepolisian. Adapun, Seno Samudro dilaporkan ke Bawaslu karena diduga mengajak masyarakat untuk tidak memilih Prabowo-Sandiaga saat Aksi Bela Timpang Boyolali, Ahad (4/11) lalu.

Tjahjo menilai, tindakan yang dilakukan oleh Seno dalam rangka membela diri dan kehormatan daerah. "Saya kira kalau mau melaporkan silakan, tapi bupati kan punya hak untuk menjaga kehormatan dan harga diri daerah dan masyarakatnya," kata Tjahjo di Jakarta Convention Center (JCC), Rabu (7/11). [rol]

Loading...

Komentar Pembaca

loading...