GELORA.CO - Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) memastikan jumlah bencana di Indonesia tidak ada kaitannya dengan jabatan presiden. Ini menjadi polemik usai tsunami Selat Sunda, karena beredar informasi di media sosial bahwa jumlah bencana di era Presiden Joko Widodo merupakan yang tertinggi, dibandingkan era presiden sebelumnya.
"Jadi saya sampaikan biar tidak digoreng kemana-mana. Tidak ada kaitan jumlah kejadian bencana, dengan kepala posisi kepala pemerintahan," kata Kepala Pusat Data Informasi dan Humas BNPB Sutopo Purwo Nugroho, di Graha BNPB, Jakarta Timur, Jumat (28/12).
Dalam catatan BNPB, jumlah bencana pada era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menjabat selama 10 tahun, sejak 2004 hingga 2014 atau dua periode mencapai 12.820 bencana. Sedangkan pada era Jokowi dalam satu periode sejak 2014-2018 tercatat 9.957 bencana.
Sutopo menjelaskan, sebelum era Presiden Jokowi, sebenarnya banyak bencana yang terjadi di Indonesia. Namun jumlah bencana dan korban jiwa banyak yang tidak terdata.
Apalagi sebelum era Presiden Jokowi, BNPB sebagai badan penanggulangan bencana di Indonesia belumlah terbentuk. Dia menyebut BNPB baru didirikan pada 2008.
"Paling banyak zaman SBY bencana, saat itu belum terbentuk BNPB dan BPBD otomatis pendataan bencana belum baik," ujarnya.
Selain itu, kemajuan teknologi informasi yang terkait dengan pendataan sebelum era Presiden Jokowi, belumlah secanggih dan secepat sekarang.
"Belum semaju dulu. Sehingga kalau kita lihat data bencana memang selalu meningkat. Ini faktanya," pungkasnya. [jpc]