Ingatkan PBNU, Anak Cucu Pendiri NU Sepakat Bentuk Komite Khitthah
logo

15 November 2018

Ingatkan PBNU, Anak Cucu Pendiri NU Sepakat Bentuk Komite Khitthah

Ingatkan PBNU, Anak Cucu Pendiri NU Sepakat Bentuk Komite Khitthah


GELORA.CO -  Halaqah ke-2 dzurriyah muassis (anak cucu pendiri) Nahdlatul Ulama (NU) bersama para kiai, Rabu (14/11) kemarin di kediaman KH Hasib Wahab Chasbullah (Gus Hasib), Tambak Beras, Jombang, dihadiri ratusan kiai dari Jawa, Madura dan Sumatera.

Hasilnya, para kiai sepakat membentuk Komite Khitthah (KK) untuk mengingatkan PBNU agar tetap berada di jalur khittah sesuai dengan keputusan Muktamar NU ke 27 di Situbondo.

“Para kiai sedih, menangis menyaksikan NU yang terlalu jauh diseret ke politik praktis. Melalui Komite Khitthah kita ingatkan agar kembali ke jalan yang benar,” tegas Drs H Choirul Anam (Cak Anam) sebagai juru bicara Komite Khitthah kepada wartawan usai pertemuan.

Tetapi, tegas Cak Anam, sebelum melangkah lebih jauh, tim kecil dari Komite Khitthah ini akan sowan kepada para kiai sepuh, mohon doa restunya agar perjuangan ini berhasil dan bisa tetap istiqomah, penuh keikhlasan demi jamiyah NU.

“Sudah dibagi tugas tadi, siapa saja yang sowan ke kiai sepuh, di antaranya sowan ke KH Maimun Zubair, KH Mustofa Bisri, dan KH Tolchah Hasan. Doa restu dan saran beliau ini sangat penting,” tambahnya.

Ketika ditanya wartawan apa saja ‘penyimpangan’ yang dilakukan PBNU? Cak Anam justru balik bertanya: Menurut Anda (wartawan) apa?

“Saya kira wartawan lebih paham. Dari Muktamar ke-33 NU di Jombang, cerita Pak Mahfud MD di ILC, sampai ‘pengambilan’ Rais Aam sebagai Cawapres, semua ini harus dikoreksi,” jelas mantan pengurus PWNU Jatim ini.

Sekedar contoh, tambahnya, adalah pimpinan tertinggi NU, yakni Rais Aam, tidak boleh dicalonkan atau mencalonkan jabatan politik apa pun. Itu termaktub dalam anggaran dasar. “Tetapi hal itu tidak berlaku bagi Kiai Ma’ruf Amin, termasuk naiknya Wakil Rais Aam menjadi Rais Aam,” katanya.

Dalam anggaran dasar, wakil Rais Aam bisa penjabat Rais Aam dengan catatan apabila Rais Aam berhalangan tetap. Contoh, saat Almaghfurlah KH Sahaf Mahfudz berpulang ke rahmatullah. Karena berhalangan tetap, akhirnya digantikan KH Mustofa Bisri.

“Nah, saat ini, KH Miftakhul Akhyar menggantikan KH Ma’ruf Amin sebagai Rais Aam, sementara Kiai Ma’ruf tidak sedang berhalangan tetap, ini keliru. Celakanya lagi, Kiai Ma’ruf pindah tempat menjadi Mustasyar. Makanya ada usul kepada PBNU untuk mengundang ulama NU dan seluruh pengasuh pesantren se-Indonesia untuk membahas pengangkatan Rais Aam yang baru itu, Munas misalnya,” ujarnya.

Ketika didesak wartawan apakah lepasnya Kiai Ma’ruf dari Rais Aam menjadi Cawapres ini merupakan musibah? Cak Anam tidak menolak. Menurut Cak Anam, seluruh peserta halaqah sepakat, bahwa, ini musibah bagi NU.

“Maka, tahun ini (2018) yang dipahami segenap bangsa sebagai tahun politik, tahun dimulainya pesta demokrasi, disambut dengan sukacita, tetapi, tidak bagi NU, atau setidaknya bagi yang paham NU. Tahun 2018 ini justru merupakan aamul huzni, tahun kesedihan, tahun duka cita.”

“Mengapa? Sebab, sejak Agustus 2018 lalu, di saat rakyat sedang bergembira menyambut dimulainya pesta demokrasi, NU justru ditinggal pergi pemimpin tertingginya (Rais Aam) yang mestinya bertugas menjaga khitthah. Kami semua sedih,” tegasnya dengan nada lirih.

Masih menurut Cak Anam, mengapa NU harus teguh memegang khitthah? “Karena antara NU dan politik praktis itu, beda paradigma. NU itu urusan benar dan salah, sementara politik praktis menang atau kalah. NU menggunakan dasar agama, politik praktis menghalalkan segala cara. Ini bertolak belakang,” tegasnya.

Tidak Boleh Ada Muatan Politik Praktis

Halaqah ke-2 ini merupakan kelanjutan dari halaqah sebelumnya yang digelar di Pondok Pesantren Tebuireng Jombang bulan kemarin. Hadir dalam halaqah ini pengasuh Pondok Pesantren Tebuireng KH Salahuddin Wahid (Gus Solah), Prof Aminuddin Kasdi, Prof Ahmad Zahro, KH Suyuti Toha dari Banyuwangi, Prof Nasihin Hasan dari Jakarta, KH Maimun dari Sumenep.

Tampak pula Gus Muzammil dari Yogyakarta, Tengku Bulkaini dari Aceh, KH Musthofa Abdullah dari Bogor, Gus Endang Muttaqin dari Tangerang, KH Zainal (Jawa Tengah).

“Komite Khittah ini kembali menggelar halaqah (ketiga) pada Rabu 5 Desember di Situbondo,” pungkas Cak Anam.

Ditanya soal masuknya kepentingan politik Pilpres, Cak Anam menolak tegas. “Tidak ada kepentingan politik Pilpres. Kalau ada peserta halaqah ingin membuat Jaringan Kiai Santri Nasional (JKSN) mendukung Jokowi atau Barisan Kiai Santri Nahdliyin (BKSN) mendukung Prabowo, itu di luar Komite Khitthah. Silakan! Tapi di luar ini,” jelasnya. [swa]

Loading...

Komentar Pembaca

loading...