Demokrat Bebaskan Kader, PDIP: Ini Menunjukkan Dukungan ke Jokowi
logo

14 November 2018

Demokrat Bebaskan Kader, PDIP: Ini Menunjukkan Dukungan ke Jokowi

Demokrat Bebaskan Kader, PDIP: Ini Menunjukkan Dukungan ke Jokowi


GELORA.CO - Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo-Ma’ruf Amin mengapresiasi langkah Partai Demokrat yang membebaskan kadernya secara pribadi memilih pasangan capres-cawapres pada Pemilu 2019. Kebijakan partai pimpinan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) itu dinilai secara tidak langsung mendukung Jokowi-Ma’ruf.

“Kami beri apresiasi mengingat Pak SBY di dalam mengambil keputusan ada pertimbangan yang matang. Ini juga menunjukkan dukungan ke Jokowi-Ma'ruf secara tidak langsung sebenarnya telah diberikan,” kata Sekretaris TKN Jokowi-Ma'ruf Hasto Kristiyanto di Jakarta, Rabu (14/11/2018).

Menurut dia, berubahnya sikap Partai Demokrat itu tidak lepas dari realita yang terjadi dari hasil survei maupun kader di tingkat akar rumput, kendati secara kepartaian telah berkoalisi dengan pasangan capres-cawapres Prabowo Subianto-Sandiaga Uno.

“Adanya kebebasan tersebut ini juga berangkat dari realita berdasarkan hasil survei dan juga dukungan kepala daerah lintas Koalisi Indonesia Kerja (KIK) juga. Ini menunjukkan kepemimpinan Pak Jokowi-Ma'ruf dapat diterima secara luas,” ujar dia.

Sekjen PDI Perjuangan itu menilai, sikap Demokrat itu juga tak lepas dari gagasan, program, dan rekam jejak pasangan Jokowi-Ma’ruf yang sebenarnya diamati oleh SBY.

“Ini merupakan bagian dari dinamika politik dan buat kami, kami nilai sebagai hal positif,” tutur Hasto.

Sikap Demokrat membebaskan kadernya memilih capres-cawapres itu disampikan oleh Ketua Fraksi Demokrat DPR Edhie Baskoro Yudhoyono (Ibas). Putra bungsu SBY itu mengaku telah mengetahui ada kader partai yang mendukung Jokowi-Ma’ruf.

Fenomena itu, kata Ibas, bagi Demokrat sudah tidak perlu dipermasalahkan. Democrat ingin menunjukkan partai yang demokratis. Pilihan dukungan untuk pilpres, menurut Ibas, urusan masing-masing kader sebagai individu. Untuk itu, Demokrat tidak akan menjatuhkan hukuman kepada kader yang beda pilihan soal capres-cawapres.

“Sekarang kita tidak bisa memberikan punishment, kita hanya bisa menyerukan, tetapi kalau memberikan punishment tidak bisa,” kata Ibas di Jakarta, Minggu (11/11/2018). [inews]

Loading...

Komentar Pembaca

loading...