GELORA.CO - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengatakan, pembahasan mengenai utang pemerintah pusat semakin populer di berbagai kalangan masyarakat dibandingkan 10 tahun lalu.
"Sensitivitas terhadap utang 10 tahun lalu berbeda dengan situasi sekarang, karena ada media sosial mungkin," kata Sri Mulyani ketika memberikan kuliah umum di Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya, Jakarta, Jumat (26/10/2018).
Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu menjelaskan, penetrasi mengenai utang juga sudah meluas di berbagai kalangan, bahkan hingga ke masyarakat yang tinggal di perdesaan.
Sri Mulyani bercerita bahwa ketika dirinya mengikuti kegiatan Kemenkeu Mengajar di SD Negeri Kenari 07 Jakarta Pusat, beberapa siswa bahkan mengetahui soal utang.
Ia juga memahami bahwa utang pemerintah menjadi salah satu topik bahasan yang mengemuka dalam debat politik.
Debat politik mengenai utang, kata Sri Mulyani, tidak bisa dianggap enteng. "Saya tidak mau underestimate," ujar dia.
Menurut catatan Kemenkeu, posisi total utang pemerintah pusat hingga akhir September 2018 mencapai Rp 4.416,37 triliun, terdiri dari pinjaman luar negeri Rp 816,73 triliun, pinjaman dalam negeri Rp 6,38 triliun, surat berharga negara (SBN) berdenominasi rupiah Rp 2.537,16 triliun dan SBN berdenominasi valas Rp 1.056,10 triliun.
Hingga akhir September 2018, realisasi pembiayaan utang telah mencapai Rp 304,94 triliun dari Rp 399,22 triliun yang ditetapkan pada APBN 2018, atau telah mencapai sebesar 76,38 persen APBN.
Jika dibandingkan dengan periode yang sama pada 2017, realisasi pembiayaan utang mengalami pertumbuhan negatif 21,62 persen.
Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, jumlah pinjaman dibatasi maksimal 60 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB).[tsc]