GELORA.CO - Fadli Zon menanggapi cuitan Twitter Sudirman Said yang mengkritisi secara halus terkait penanganan gempa dan tsunami di Palu.
Musibah gempa skala 7,4 magnitudo ini juga menimbulkan tsunami yang meluluhlantakkan kota Palu, Sulawesi Tengah sejak hari Jumat (28/9/2018).
Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman, Luhut Binsar Pandjaitan menegaskan bencana tsunami dan gempa bumi di Palu dan Donggala, Sulawesi Tengah tidak perlu ditetapkan bencana nasional.
Meskipun bukan bencana nasional, penanganan paska bencana di Palu dan Donggala sudah melebihi dari bencana nasional.
"Nggak perlu saya kira (sebagai bencana nasional). Penanganannya sudah lebih dari bencana nasional," tutur Luhut Binsar saat ditemui di Kemenkomaritim, Jakarta Pusat, Senin (1/10/2018).
Padahal, korban tewas akibat gempa dan tsunami di Palu dan Donggala, Sulawesi Tengah, hingga Senin (1/10/2018) terus bertambah menjadi 844 Orang.
Angka tersebut berdasarkan data yang dihimpun Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) hingga Senin (1/10/2018) pukul 13.00 WIB.
Luhut juga mengatakan pemerintah akan menerima bantuan dari dunia internasional, namun akan dilakukan penyaringan terlebih dulu.
"Presiden sudah mengatakan sektor terpilih kita akan menerima bantuan internasional," papar Luhut.
Presiden Jokowi sebagai pemimpin sekaligus orang nomor satu Indonesia pun diketahui sudah meninjau lokasi musibah di Kota Palu pada Minggu (30/9/2018).
Setibanya di Bandara Mutiara Sis Al Jufri, Presiden Joko Widodo langsung memimpin rapat terbatas (ratas) lalu mengunjungi beberapa titik daerah yang terdampak bencana.
Daerah tersebut diantaranya seperti Perumnas Balaroa, Pantai Talise, Rumah Sakit Undata dan terakhir Presiden meninjau posko pengungsi di Lapangan Vatulemo.
Di beberapa lokasi ini, Presiden meninjau lokasi reruntuhan bangunan dan menyerahkan beberapa bantuan.
Sayangnya meski sudah diberikan bantuan, rupanya ada kejadian yang membuat publik terheran.
Pasalnya banyak dari korban gempa yang selamat ini secara berbondong-bondong menjarah barang-barang terutama makanan di minimarket dan pasar swalayan.
Hal tersebut terlihat dari banyaknya foto yang beredar di media sosial perihal penjarahan tersebut.
"Saking susahnya mencari makanan, Alfamidi dan BNS (Bumi Nyiur Swalayan) dijarah," ucap Abdullah yang merupakan salah satu warga seperti yang dilansir dari Kompas.com.
Hal ini terjadi akibat belum meratanya bantuan berupa makanan untuk mencukupi kebutuhan warga kota Palu dan sekitarnya.
Dapur umum pun belum banyak didirikan pasca gempa dan tsunami.
Dikutip dari setkab.go.id, Jokowi mengaku tidak melihat aksi tersebut.
"Toko-toko tutup atau mungkin ada satu dua peristiwa, karena memang ada juga toko yang memberikan atau membantu saudara-saudaranya. Semuanya dalam proses membantu," kata Jokowi kepada wartawan setelah menjadi Inspektur Upacara pada Peringatan Hari Kesaktian Pancasila, di Monumen Pancasila Sakti, Lubang Buaya, Jakarta, Senin (1/10/2018) pagi.
Menurut Jokowi, informasi yang diterima ada sebagian pemilik toko mempersilahkan masyarakat untuk mengambil produk yang dijual dan hal ini bentuk bantuan pemilik toko kepada saudaranya yang terkena musibah.
"Dalam keadaan darurat jangan masalahkan hal-hal yang kecil, yang sebetulnya tidak jadi masalah dasar," kata Jokowi seperti yang dikutip Tribunnews.
Jokowi juga mengatakan, makanan dan air masih dalam keadaan darurat karena toko-toko masih tutup lantaran aliran listrik mati.
Sementara itu, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo mengklarifikasi berita yang menyebutkan bahwa pemerintah mengizinkan warga mengambil barang dari toko-toko pasca terjadinya gempa dan tsunami di Kota Palu, Sulawesi Tengah.
Ketika penjarahan terjadi, Tjahjo mengaku sedang berada di sekitar area bandara.
Ia juga tidak memungkiri warga yang menjadi korban gempa saat ini banyak yang kelaparan sehingga ia meminta Pemda setempat untuk menafasilitasi pembelian makanan dan minuman di toko yang menjualnya.
Dalam rapat dengan Pemda setempat, dirinya meminta Gubernur Sulawesi Tengah agar secepatnya membantu masyarakat yang sedang butuh bantuan, terutama makanan dan minuman.
Lima Prinsip Manajemen Krisis: 1) perjelas siapa yang memimpin, 2) tunjuk juru bicara tunggal, jangan bersahutan, 3) jujur, jangan sembunyikan apapun, 4) terbuka pada setiap masukan dan uluran tangan, 5) kordinasi adalah kerendahan hati.— Sudirman Said (@sudirmansaid) 2 Oktober 2018
Sebelumnya, Sudirman Said pun memberikan perbedaan era SBY saat menangani bencana tsunami Aceh tahun 2004.
"Tahun 2004, ketika Tsunami Aceh-Nias terjadi, Presiden SBY menugaskan Menkokesra dan Panglima TNI memimpin operasi tanggap darurat.
Wapres JK mensupervisi ketat. Gabungan kecepatan tindakan dan kepemimpinan yang kuat, berhasil memitigasi suasana chaos," tulis Sudirman Said.
Tahun 2004, ketika Tsunami Aceh-Nias terjadi, Presiden SBY menugaskan Menkokesra dan Panglima TNI memimpin operasi tanggap darurat. Wapres JK mensupervisi ketat. Gabungan kecepatan tindakan dan kepemimpinan yang kuat, berhasil memitigasi suasana chaos.— Sudirman Said (@sudirmansaid) 1 Oktober 2018
Cuitan ini lantas dikomentari oleh Fadli Zon.
Menurutnya, dalam tahap menangani bencana ini pemerintah sangat lemah.
Pasalnya, yang diperlukan dalam menangani keadaan darurat seperti musibah gempa di Palu ini yang diperlukan adalah kepemimpinan serta hukum dan ketertiban.
"Dlm complex emergencies yg diperlukan adalah kepemimpinan (leadership) serta law n order.
Di tahap ini pemerintah sangat lemah," balas Fadli Zon emnanggapi cuitan Said Didu.
Dlm complex emergencies yg diperlukan adalah kepemimpinan (leadership) serta law n order. Di tahap ini pemerintah sangat lemah. https://t.co/afvwWOz2S5— Fadli Zon (@fadlizon) 2 Oktober 2018
[tribun]