Ridwan Kamil Sesalkan Pembakaran Bendera Berkalimat Tauhid di Garut
logo

22 Oktober 2018

Ridwan Kamil Sesalkan Pembakaran Bendera Berkalimat Tauhid di Garut

Ridwan Kamil Sesalkan Pembakaran Bendera Berkalimat Tauhid di Garut


GELORA.CO - Peristiwa pembakaran bendera bersimbol tauhid di Garut, Jawa Barat, menjadi sorotan. Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menyesalkan hal itu.

"Saya menyesalkan dibakarnya bendera yang ada simbol tauhidnya di Garut. Dimaksudkan membakar simbol organisasi yang dilarang pemerintah namun hemat saya, hal tersebut menimbulkan tafsir berbeda," kata Ridwan Kamil lewat Twitter, Senin (22/10/2018).

Pria yang akrab disapa Emil ini mengajak masyarakat menyampaikan pesan dengan baik. "Mari biasakan menyampaikan pesan dengan adab yang baik. Bangsa kita butuh itu," sambungnya.

Lewat Instagram, Emil juga berharap pihak-pihak yang melakukan pembakaran minta maaf. "Keberadaban kita dilihat dari cara kita menyampaikan pesan dan dilihat dari cara kita menyelesaikan perbedaan. Sebaiknya yang bersangkutan segera menyampaikan permohonan maaf," ungkap Emil.



A post shared by Ridwan Kamil (@ridwankamil) on

Sebelumnya diberitakan, di media sosial beredar video dengan keterangan oknum anggota Banser membakar bendera tauhid. GP Ansor, induk dari Banser, menyatakan pembakaran itu sebenarnya dilakukan pada bendera Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) sekaligus untuk menjaga kalimat tauhid.

Ketua Umum PP GP Ansor Yaqut Cholil Qoumas langsung menelusuri video tersebut. Pria yang akrab disapa Gus Yaqut itu mengatakan anggotanya melihat bendera tersebut sebagai simbol bendera Hizbut Tahrir Indonesia (HTI), ormas yang sudah dibubarkan pemerintah.

"Saya sudah cek teman-teman di Garut, tempat di mana pembakaran itu terjadi. Sudah saya tanyakan juga ke pengurus di sana, teman-teman yang membakar itu melihat bendera tersebut sebagai bendera HTI," ujar Yaqut saat dimintai konfirmasi, Senin (22/10).

Sebagaimana diketahui, dalam bendera HTI tertulis kalimat tauhid di dalamnya. Sebagai organisasi, HTI sendiri sudah dibubarkan oleh pemerintah karena dianggap mempunyai paham anti-Pancasila. [dtk]

Loading...
loading...