GELORA.CO - Puluhan kader dan pengurus DPD Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Banyumas, Jawa Tengah, mengundurkan diri dari kepengurusan partai. Kebijakan pimpinan yang dinilai sewenang-wenang membuat mereka memilih keluar dari keanggotaan partai.
Sejumlah pengurus dan kader yang mewakili 80 anggota menyatakan tak lagi menjadi anggota PKS. Kader yang mundur ini meliputi pengurus DPD serta pengurus dan kader di tingkat kecamatan dan desa.
Pengunduran diri dari keanggotaan partai ini dilakukan dengan melepaskan jaket berlambang PKS serta berbagai atribut partai. Mundurnya pengurus dan kader PKS Banyumas ini dipicu oleh kebijakan pimpinan DPP PKS yang dinilai tak sejalan dengan pengurus di daerah.
DPP PKS memberikan instruksi kepada pengurus partai di daerah untuk memberikan tanda tangan di atas materai yang berisikan loyalitas kepada partai. Namun, imbauan DPP itu dinilai sewenang-wenang dan melukai kader dan pengurus partai di daerah yang telah mengabdi selama partai ini berdiri.
“Kenapa kami memutuskan keluar dari PKS, salah satunya karena ada pakta integritas itu yang sebelum-sebelumnya tidak ada. Yang kedua ternyata pakta integritas itu ternyata isinya berbeda-beda di tiap-tiap daerah,” ucap Ketua Majelis Pertimbangan Daerah PKS Banyumas, Mahfulyono, Selasa (23/10/2018).
“Sementara yang ketiga, ternyata dalam pakta integritas itu kami diminta untuk menandatangani pernyataan yang disertai materai Rp6.000. Kalau menolak, di situ ada pelabelan-pelabelan. Oleh sebab itulah kami memutuskan nonaktif dari kepengurusan dan keanggotaan PKS,” imbuh Mahfulyono.
Dia menegaskan, sikap pengurus dan kader PKS Banyumas ini sebagai wujud protes terhadap kebijakan pimpinan DPP PKS. Dengan mundurnya pengurus dan kader ini mereka sudah bukan menjadi anggota PKS dan tak lagi mengikuti kegiatan apapun yang dilakukan oleh partai. [inews]