GELORA.CO - Slot penerbangan ke Bandara Mutiara Sis Al Jufri, Palu, Sulawesi Tengah, wajar saja diatur karena keterbatasan infrastruktur dan kondisi bandara.
"Jangan diperkeruh suasana dengan komentar-komentar yang tak pada tempatnya soal situasi bandara dan penerbangan di Palu. Walau kondisi darurat ada aturan harus diperhatikan terutama dari aspek keselamatan," tegas pengamat penerbangan Alvin Lie, Selasa (2/10).
Menurutnya, sesuatu yang salah kaprah jika ada pernyataan otoritas bandara di Palu menolak sebuah pesawat yang membawa bantuan luar negeri.
"Bukan menolak. Itu hanya diatur saja kan sekarang ini kondisi darurat, sehingga fasilitas kurang mendukung. Makanya kedatangan dan keberangkatan pesawat diatur sedemikian rupa, sekalipun pesawat yang datang akan mendrop bantuan logistik," jelas anggota DPR dua periode dari Fraksi Partai Amanat Nasional ini.
Ia sepakat pengaturan slot harus diberlakukan mengingat runway menjadi pendek dan apron terbatas. Justru lanjut dia, kalau tidak diatur malah akan membahayakan keselamatan.
"Pihak berwenang dalam hal ini pengelola bandara baik Ditjen Perhubungan Udara melalui Otoritas bandara sudah memiliki protap khusus. Untuk kondisi kayak begini, sudah ada standar operasionalnya. Jadi yang tidak tahu jangan ikut mengomentari," kata dia, menekankan.
Lebih jauh Alvie mengatakan, mekanisme penyaluran bantuan asing juga pasti sudah diatur oleh BNPB. "Soal bantuan logistik, itu sudah diatur. Kita serahkan saja kepada yang kompeten," katanya.
Sebelumnya, Ketua Umum PPP M. Romahurmuziy berharap jalur birokrasi di tingkat bawah tidak kaku dalam menangani penyaluran bantuan di lokasi bencana gempa dan tsunami Palu, apalagi kondisi saat ini sangat darurat.
"Koordinasi sangat perlu dimudahkan, karena menengok situasi penduduk di sana dari berbagai televisi nasional dalam kondisi yang sangat membutuhkan. Sementara bantuan dari mana-mana masih butuh waktu," kata Romi, dalam keterangan tertulis, Senin (1/10)
Romi, misalnya, menyayangkan adanya bantuan asing melalui pesawat yang ditolak mendarat. Padahal, menurutnya, Presiden Joko Widodo telah membuka diri kedatangan SAR asing yang berpengalaman dari dari sisi kemampuan ataupun peralatan teknis.
Pemerintah sendiri telah mengeluarkan Flight Clearance bagi dua pesawat asing ke Palu pada 1 Okotber 2018 untuk membawa bantuan. [rmol]