Kabar Aliran Dana ke Tito Disebut Bagian Drama Hoaks Ratna
logo

10 Oktober 2018

Kabar Aliran Dana ke Tito Disebut Bagian Drama Hoaks Ratna

Kabar Aliran Dana ke Tito Disebut Bagian Drama Hoaks Ratna


GELORA.CO -  Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma'ruf Amin mengatakan kabar dugaan aliran dana ke Kapolri Jendral Tito Karnavian merupakan bagian dari drama kabar bohong alias hoaks Ratna Sarumpaet. Dorongan mundur kepada Tito pun dinilai harus melihat perundangan.

"Ya itu kan bukan hal yang kebetulan, tiba-tiba muncul menjelang dan sebaga bagian dari drama Ratna Sarumpaet itu," kata Sekretaris TKN Jokowi-Ma'ruf Amin Hasto Kristiyanto, saat ditemui di kediaman Ma'ruf Amin, Menteng, Jakarta, Rabu (10/10).

Diketahui, kasus ini awalnya diungkap oleh jaringan media investigasi Indonesialeaks. Dalam laporannya, mereka mengulas sebuah liputan investigasi tentang buku bersampul merah yang diduga berisi catatan aliran dana pengusaha Basuki Hariman kepada sejumlah pejabat negara.

Indonesialeaks menuliskan dua penyidik KPK asal Polri, Ronald Rolandy dan Harun, yang merobek beberapa lembar dari buku itu karena terdapat nama petinggi Polri sebagai penerima aliran dana.

Ronald dan Harun diketahui telah dipulangkan ke Polri tahun lalu meski tak disebutkan karena perusakan barang bukti.

Seluruh tulisan dan tudingan Indonesialeaks tersebut telah dibantah Mabes Polri.

Terpisah, Juru Bicara TKN Joko Widodo-Maruf Amin, Arsul Sani, meragukan kredibilitas dokumen yang dipublikasikan oleh IndonesiaLeaks itu. Sebab, tidak ada pihak yang mempertanggungjawabkan dokumen tersebut.

Ia justru mendesak KPK melakukan verifikasi terhadap dokumen tersebut agar memiliki kepastian hukum. Sebab, ia khawatir dokumen lain disalahgunakan oleh pihak berkentingan.

"Jadi seyogyanya siapapun paling jauh hanya meminta kepada lembaga penegak hukum yang berwenang untuk melakukan penyelidikan atas kebenaran dalam dokumen itu," ujar Arsul.

Desakan Mundur

Arsul juga mempertanyakan dasar desakan dari Ketua Dewan Kehormatan PAN Amien Rais agar Presiden Joko Widodo mencopot Kapolri Tito Karnavian dari jabatannya karena diduga terlibat dalam skandal 'Buku Merah'. 

"Kami menyesalkan Pak Amien sebagai seorang guru besar, intelektual, meminta pejabat negara mundur tanpa standar yang jelas," ujar dia.

Lebih lanjut, Arsul menjelaskan pejabat negara seperti Tito hanya bisa mundur atau dipecat dari jabatannya jika terbukti bersalah di pengadilan.

"Paling cepat kalau sudah jadi tersangka. Lah ini kan baru disebut dalam sebuah dokumen yang kita tidak tahu persis siapa yang membuat dokumen itu," kata Arsul yang juga Sekjen PPP itu. [cnn]

Loading...

Komentar Pembaca

loading...