GELORA.CO - Pihak istana menyanggah isi pidato Prabowo Subianto di Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII), Kamis (11/10/2018) lalu.
Dalam pidatonya itu Prabowo menilai sistem ekonomi yang dianut Indonesia saat ini merupakan sistem ekonomi kebodohan dengan beberapa argumen dan data
Menanggapi hal itu, staf khusus presiden, Ahmad Erani Yustika, mengungkapkan perkara yang diungkapkan Prabowo adalah perkara usang.
Tak hanya itu, menurut Erani, data yang diungkapkan dalam pidatonya itu adalah data yang menyimpang atau tidak valid.
"Saya kira publik saat ini menghendaki ide-ide yang lebih segar dengan data yang valid. Bukan menyodorkan perkara usang yang terbukti bersandar kepada data yang menyimpang," ujar Erani saat ditemui awak media, Jumat (12/10/2018), seperti dilansir TribunWow dari Kompas.com.
Tak hanya itu Erani membantah semua argumen Prabowo dengan data terbaru.
Kekayaan Indonesia dinikmati asing
Awalnya Prabowo menyebut, indikator pertama bahwa Indonesia sedang menjalankan ekonomi kebodohan adalah sejak 1997 hingga 2014, kekayaan Indonesia yang hilang dan dinikmati asing mencapai 300 miliar dollar Amerika Serikat.
Menurut Prabowo, hal itu menyebabkan Indonesia hanya memiliki sedikit cadangan kekayaan nasional.
Menurut Erani, pernyataan Prabowo itu sebenarnya tidak sepenuhnya meleset dulu.
"Periode tersebut memang memunculkan banyak persoalan terkait ketimpangan dan kemandirian ekonomi warisan masa sebelumnya. Bahkan pada 2013 dan 2014 merupakan puncak ketimpangan pendapatan. Saya kira Pak Prabowo bisa mendapatkan konfirmasi perkara ini secara otentik dari Presiden masa itu," ujar Erani.
Namun Erani menuturkan bahwa pemerintah telah mengoreksi keadaan itu semenjak Jokowi menjadi presiden.
Salah satu buktinya adalah dengan kepemiliikan 51 persen saham Freeport.
Tak hanya itu, Blok Rokan yang merupakan penghasil minyak terbesar kini juga telah dikelola oleh Pertamina 100 persen.
Sementara itu Erani juga memaparkan data dari Laporan Investasi Dunia UNCTAD yang menyebutkan persentase rata-rata penanaman modal asing langsung di Indonesia terhadap total PMTB pada kurun 2005-2010 dan 2011-2016 tidak pernah lebih dari 6 persen, hanya berkisar 5,6 persen dan 5,7 persen.
"Jadi tidak benar juga jika asing menguasai Indonesia," kata Erani.
Presentase itu jauh jika dibandingkan dengan Vietnam, yang besarnya bahkan empat kali lipat lebih besar dari Indonesia dengan persentase sebesar 20,4 persen pada 2005-2010 dan 23,2 persen pada 2011-2016.
Adapun, Malaysia persentasenya mencapai 13,6 persen dan 14 persen.
Sumber Daya Alam dikuasai swasta
Dalam pidatonya di Rakernas itu, Prabowo mengatakan bahwa produksi sumber daya alam dikuasai oleh sektor swasta dan sebagian besar tidak dinikmati oleh masyarakat.
Prabowo menyebutkan jutaan hektar tanah dikuasai oleh perusahaan swasta, lalu mereka bawa uangnya ke luar negeri.
Erani memang mengakui adanya praktik ini, namun sejak pemerintahan Jokowi, tak ada konsensi lahan untuk korporasi.
"Informasi itu betul. Itu akibat kebijakan yang diambil sejak akhir 1960-an sampai 2014. Saat ini, Presiden Jokowi tidak memberi konsesi lahan lagi untuk korporasi," ujar Erani.
Pemerintah hanya memberikan lahan kepada masyarakat yang tak memiliki lahan, khususnya yang tinggal di sekitar hutan.
Bahkan program itu masuk ke dalam program prioritas nasional, yakni Reforma Agraria dan Perhutanan Sosial.
"Ini yang menyebabkan Rasio Gini sudah turun menjadi 0,38 pada 2018," ujar Erani.
Sebanyak 1 persen masyarakat kuasai 45 persen kekayaan nasional
Prabowo juga menyebutkan bahwa tingkat gini rasio masyarakat Indonesia sekarang berada di angka 45,4 yang berarti 1 persen rakyat Indonesia menguasai 45 persen kekayaan nasional.
Kemudian, ia mengutip data lembaga Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) terkait persentase kepemilikan tanah.
Prabowo menyebutkan, 1 persen masyarat menguasai 82 persen luas tanah di Indonesia.
Erani meralat data yang disampaikan Prabowo.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) per Maret 2018, gini rasio Indonesia berada pada angka 0,389.
Angka ini menurun sebesar 0,002 poin jika dibandingkan dengan gini rasio September 2017 yang berada pada angka 0,391. Erani menegaskan, pemerintah saat ini bekerja keras melawan ketimpangan.
Dalam dua dekade terakhir, Rasio Gini Indonesia tertinggi berada pada level 0,41, yaitu di September 2014.
Erani menyebut pada masa pemerintahan Jokowi-Kalla, gini rasio terus menurun.
Menurut dia, data itu menunjukkan upaya pemerintah cukup efektif dalam mengatasi ketimpangan ekonomi itu.
"Selain gini rasio, ukuran ketimpangan lainnya dapat dilihat dari persentase pengeluaran pada kelompok penduduk 40 persen terbawah (ukuran Bank Dunia). Jika memerhatikan data BPS, kontribusi pengeluaran kelompok penduduk 40 persen terbawah cenderung membaik, rata-rata di atas 17 persen dibanding 2014 yang cuma 15 persen," ujar Erani.
Permasalahan anak kurang gizi
Dalam pidatonya, Prabowo menyebut masih adanya kasus anak kurang gizi di Indonesia merupakan salah satu indikator pemerintah menjalankan ekonomi kebodohan.
Prabowo mengutip data Bank Dunia yang menyebut bahwa 1 dari 3 anak Indonesia berusia di bawah lima tahun mengalami stuntingatau pertumbuhan yang tidak sempurna.
Erani pun menjelaskan, pemerintahan Jokowi-Kalla berupaya menyelesaikan persoalan stunting dengan mengambil beberapa langkah strategis sejak awal 2015.
Pertama, meningkatkan anggaran kesehatan menjadi 5 persen dari APBN, sesuai dengan mandat Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.
"Untuk diketahui saja, pada periode sebelumnya, anggaran kesehatan itu hanya berkisar antara 2,5-3,5 persen saja," papar Erani.
Kedua, program pencegahan stunting didesain melalui intervensi gizi spesifik dan intervensi gizi sensitif yang membuahkan hasil.
Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak bawah dua tahun (Baduta) menurun dari 32,9 persen (2014) menjadi 28,8 persen (2018).
Ketiga, dalam penanganan gizi buruk, pemerintah melaksanakan program perbaikan gizi ibu hamil kurang energi kronis (KEK) dengan pemberian makanan tambahan (PMT).
Hasilnya, secara nasional, cakupan ibu hamil KEK mendapat PMT tahun 2017 adalah 82,83 persen.
Ini berarti sudah memenuhi target Renstra tahun 2017, yaitu 65 persen.
Keempat, program pemerintah mendorong agar bayi baru lahir dapat menyusu dini, mendapat ASI eksklusif dan vitamin A.
Hasilnya, secara nasional persentase bayi baru lahir yang mendapat inisiasi menyusu dini (IMD) sebesar 73,06 persen.
"Artinya apa? Masalah stunting dan gizi buruk memang belum tuntas, tetapi pemerintah terus bekerja keras melalui berbagai program dan komitmen anggaran. Dalam empat tahun terakhir, sudah kelihatan hasilnya," kata Erani.[tribun]