GELORA.CO - Pernyataan Presiden, Joko Widodo tentang banyak politisi "sontoloyo" disesalkan oleh Anggota DPR RI yang juga Ketua DPP Partai Gerindra, Heri Gunawan.
Heri Gunawan mengatakan, pernyataan Jokowi tersebut menyiratkan dua hal. Pertama, pernyataan tersebut sebenarnya mengekspresikan sikap Jokowi yang antikritik. Sebab, menurutnya, jika dilihat dari konteks pidato, pernyataan tersebut jelas diarahkan terhadap para pengkritik kebijakan dana kelurahan, yang baru saja diputuskannya.
Jokowi katanya tidak siap dikritik, hingga akhirnya merespon dengan ungkapan "politikus sontoloyo". Padahal, seorang pemimpin seharusnya menerima kritik tersebut secara konstruktif.
"Jangan baper. Sebab, setiap dana yang keluar dari APBN, mesti ada dasar hukumnya. Jadi seharusnya, Presiden berterima kasih, karena telah diingatkan agar tidak ada aturan yang dilanggar," tegasnya dalam keterangan pers yang diterima redaksi, Kamis (25/10).
Ditekankannya dana kelurahan tidak bisa serta merta bisa diambil dari nomenklatur dana desa. Sebab, dasar hukumnya berbeda. Dana desa telah memiliki dasar hukum UU 6/2014 Desa. Sementara untuk dana kelurahan selama ini, jika melihat Pasal 230 ayat 2 UU 23/2014 tentang Pemerintah Daerah menyatakan, alokasi anggaran dana kelurahan dimasukkan ke dalam anggaran Kecamatan pada bagian anggaran kelurahan, untuk dimanfaatkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
"Jika alokasi dana kelurahan telah ada dasar hukumnya, maka tidak masalah! Jangan karena sebagai Presiden, dirinya kemudian bisa bergerak di luar aturan. Itu tidak boleh!" tekannya.
"Karena setiap kebijakan adalah produk politik, jika kemudian Presiden memandang kritik tersebut sifatnya politis, kami sebenarnya sangat kasihan. Sebab, secara tidak langsung Presiden sedang mempertontonkan ketidakpahamannya. Sikapi secara rasional-proporsional. Jangan baper," lanjutnya.
Kedua, tambah Heri Gunawan, menurut kamus besar bahasa Indonesia (KBBI) "sontoloyo" adalah ungkapan makian. Yang mana untuk sebagian besar masyarakat, kata Sontoloyo itu jauh dari adab dan adat ketimuran.
Sayangnya, Jokowi sebagai Presiden malah mengeluarkan makian semacam itu di tengah semangat demokrasi damai, sehat yang telah disepakati bersama. Makanya, semestinya, Jokowi yang juga sedang menjadi Capres, dapat lebih hati-hati dalam memilih diksi yang sensitif dan diksi yang menuduh bahkan provokatif.
Lebih lanjut ditegaskannya, ungkapan Jokowi ini kontradiktif dengan ajakan adu gagasan, adu konsep, adu program, yang selalu digaungkannya sendiri.
Parahnya lagi, masih banyak lagi pernyataan yang dikeluarkan Jokowi yang kontradiktif dengan ajakan adu gagasan tersebut. Misalnya pada pekan lalu, Jokowi juga mengungkapkan istilah politik kebohongan. Pada agustus 2018, dia juga mengungkapkan kepada relawannya ajakan kesiapan jika ditantang berantem.
"Kali ini politikus sontoloyo. Jika yang dipertontonkan Presiden adalah wacana-wacana negatif seperti itu, kasihan sekali masyarakat. Membayar puluhan triliun bagi pemilu, untuk wacana demokrasi yang tidak berkualitas," demikian Heri Gunawan. [rmol]