Demokrat: Pemerintah Harus Siap Saat Warga Minta Ruas Tol Lain Gratis
logo

29 Oktober 2018

Demokrat: Pemerintah Harus Siap Saat Warga Minta Ruas Tol Lain Gratis

Demokrat: Pemerintah Harus Siap Saat Warga Minta Ruas Tol Lain Gratis


GELORA.CO - Partai Demokrat menyatakan pemerintahan Joko Widodo harus siap menanggung konsekuensi menggratiskan Jalan Tol Suramadu. Menurutnya sudah pasti warga di tempat lain meminta kebijakan serupa diwujudkan.

"Pak Jokowi juga harus siap karena kebijakannya ini, masyarakat ditempat lain akan meminta tol yang sering mereka lewati juga untuk digratiskan," seperti kata ketua DPP Demokrat Jansen Sitindaon lewat keterangan tertulisnya, Senin (29/10).

"Menurut kami Pak Jokowi akan terjebak sendiri dengan kebijakannya ini," tambahnya.

Selain itu, Jansen juga menyoroti konsekuensi pembebasan tarif masuk Tol Suramadu, yang membuat pemerintah harus merogoh APBN guna membayar utang pembangunan dan perawatan infrastruktur. Ia menambahkan nantinya publik akan melihat kebijakan tersebut diambil didasari keinginan membantu masyarakat atau karena alasan politis semata.

"Kita tunggu kebijakan pemerintah terkait hal ini, ditengah kita bersama tahu APBN kita defisit kan. Tidak salah kemudian publik berpikir, apalagi kebijakan ini dilakukan ditengah Pilpres, alasan Presiden Jokowi menggratiskan Suramadu ini bukan dilatarbelakangi pertimbangan ekonomi, tapi politik," kata Jansen.

Seperti diberitakan sebelumnya, pemerintah membebasakan biaya masuk tol Suramadu terhitung sejak Sabtu (27/10). Saat pengumuman resmi pembebasan pembiayaan yang dilalukan di Tol Suramadu, Jokowi mengatakan pemerintah tidak akan rugi dengan menggratiskan biaya tol tersebut.

"Negara tidak akan menghitung untung dan rugi, ini semuanya makro, keuntungannya dan benefitnya ada di masyarakat," lanjut dia.

Namun, kebijakan Jokowi tersebut dipertanyakan lawan politiknya dalam Pilpres 2019, yakni calon wakil presiden pasangan nomor urut 02 Sandiaga Uno. Ia menyatakan harusnya kebijakan itu diberlakukan tidak hanya pada satu ruas jalan tol, tapi tol-tol lain yang sudah mendulang keuntungan.

“Untuk tol-tol yang baru memang harus dikenakan tarif. Tapi untuk yang sudah balik modal 30 tahun, sesuai dengan bisnis return-nya atau keuntungannya sudah didapat, mungkin layak digratiskan,” ujar Sandi.

Diketahui, pembangunan Tol Surmadu dimulai saat Presiden Megawati Seokarnoputri berkuasa. Pembangunan terus berlanjut dan diresmikan pada 2009, tepatnya di bawah pemerintah Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Dan kini digratiskan di era pemerintahan Jokowi. [kumparan]

Loading...
loading...