GELORA.CO - Bupati Bekasi, Neneng Hassanah Yasin resmi ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi(KPK).
Neneng disangka menerima suap terkait perizinan proyek Meikarta seluas 774 hektare di Cikarang, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat.
Dilansir dari Tribunnews.com, Selasa (16/10/2018) berikut fakta-fakta yang TribunWow.com rangkum:
1. KPK menetapkan sembilan tersangka
KPK telah menetapkan sembilan tersangka yang telibat dalam kasus suap perizinan proyek Meikarta di Kabupaten Bekasi.
Dari sembilan tersangka tersebut, empat diantaranya diduga sebagai pemberi suap sedangkan sisanya diduga sebagai menerima suap.
Empat orang yang diduga pemberi suap antara lain Direktur Operasional Lippo Group Billy Sindoro, dua konsultan Lippo Group masing-masing Taryudi dan Fitra Djaja Purnama, serta pegawai Lippo Group, Henry Jasmen.
Sedangkan lima orang yang diduga sebagai penerima suap antara lain Bupati Bekasi Neneng Hassanah Yasin, Kepala Dinas PUPR Kabupaten Bekasi Jamaludin, Kepala Dinas Pemadam Kebakaran Pemkab Bekasi Sahat MBJ Nahor, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Bekasi Dewi Tisnawati, dan Kepala Bidang Tata Ruang Dinas PUPR Kabupaten Bekasi, Neneng Rahmi.
2. Memakai nama sandi
Wakil ketua KPK, Laode M Syarif, mengatakan bahwa tersangka menggunakan sejumlah sandi dalam kasus suap proyek Meikarta ini.
Sandi tersebut bertujuan untuk menyamarkan nama-nama pejabat di Pemkab Bekasi.
Nama sandi yang mereka gunakan antara lain Merlon, Tina Toon, Windu, dan Penyanyi.
3. Bupati Bekasi sempat kabur ketika diburu KPK
Bupati Bekasi sempat kabur dan tak terlacak oleh tim KPK.
Wakil Ketua KPK, Laode M Syarif, mengatakan bahwa timnya sempat kehilangan jejak Neneng ketika 'diburu.'
Ketika Tim Satgas mengejar Neneng, ada dua mobil yang sempat membingungkan petugas.
Laode juga mengatakan dua mobil tersebut pergi ke dua arah yang berbeda.
Satu mobil berhasil diamankan, sedangkan mobil satunya pergi ke tempat lain.
Tim Satgas KPK sempat menghadang mobil yang ditumpangi Neneng.
Namun, mobil tersebut berhasil lepas dari pemantauan.
"Dihadang tim kita tapi cukup gesit, sehingga yang difokuskan ke mobil dua ini karena transaksinya terjadi di jalan raya. Jadi jejaknya akhirnya tidak bisa diburu," ujar Laode di Gedung KPK, Kuningan seperti yang dikutip dari Tribunnews.com, Senin (15/10/2018).
4. Bupati Bekasi sempat bersumpah
Bupati Bekasi Neneng Hassanah Yasin sempat bersumpah tidak mengetahui soal kasus tangkap tangan terhadap anak buahnya di Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR)
"Saya demi Allah nggak tahu," kata Neneng saat ditemui di ruang kerjanya di Plaza Pemerintah Kabupaten Bekasi.
Neneng baru mengetahui berita tersebut melalui internet.
5. Barang bukti disita
Dalam OTT KPK itu, polisi menyita barang bukti berupa uang sebesar Rp 1 Miliar dalam bentuk mata uang dolar Singapura dan Rupiah.
Selain itu, KPK juga menyita dua mobil yang digunakan saat transaksi suap.
Kendaraan yang disita yakni berupa Toyota Avanza dan Kijang Innova.
6. Pemberian suap terbagi menjadi 3 fase
KPK menduga pemberian izin proyek seluas 774 hektare ini terbagi menjadi 3 fase.
Fase pertama 84,6 hektare, fase kedua 252,6 hektare, dan fase ketiga 101,5 hektare.
KPK menduga realisasi pemberiaan sampai saat ini adalah sekitar Rp 7 miliar melalui beberapa kepala dinas, yaitu pemberian pada April, Mei, dan Juni 2018.
Wakil Ketua KPK, Laode M Syarif menyatakan keterkaitan sejumlah dinas dalam proses perizinan karena proyek tersebut cukup kompleks, yakni memiliki rencana pembangunan apartemen, pusat perbelanjaan, rumah sakit, hingga tempat pendidikan.
"Sehingga dibutuhkan banyak perizinan, di antaranya rekomendasi penanggulangan kebakaran, amdal, banjir, tempat sampat, hingga lahan makam," kata Laode.
7. Penyelidikan satu tahun
Wakil Ketua KPK, Laode M Syarif, juga mengatakan bahwa kasus ini telah diselidiki KPK sejak satu tahun terakhir.
KPK menunggu hingga teridentifikasi transaksi suap antara pengembang dan pejabat di Pemkab Bekasi.[tribun]