GELORA.CO - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Wiranto menuturkan, Pemilihan Umum (Pemilu) tahun 2019 lebih rumit dan kompleks karena ada dua pemilihan yang diagendakan serentak.
Dilansir TribunWow.com dari halaman Sekretariat Kabinet RI, setkab.go.id, Selasa (25/9/2018), hal tersebut diungkapkan usai melakukan video conference dalam rangka Operasi Kepolisian Terpusat Mantab Brata 2018 di Mabes Polri, Jakarta, Senin (24/9/2018) siang.
“Pemilu 2019 memang lebih rumit, lebih kompleks, lebih massal, dibandingkan pemilu yang lalu. Karena memang secara serentak akan dilaksanakan pemilihan anggota legislatif dan Presiden maupun Wakil Presiden,” kata Wiranto.
Wiranto menuturkan paling tidak akan ada lima pilihan yang harus dilakukan oleh masyarakat, termasuk pemilihan anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD).
Kemudian menyoroti kontestan, Wiranto mengujarkan, para partai politik (parpol) juga berebut suara agar diakui sebagai parpol dengan batas parliamentary threshold 4 persen.
Dan untuk individu calon legislatif, juga akan berebut suara dari masyarakat.
Menurut Wiranto, akan banyak aktivitas pengamanan yang harus diatur oleh penyelenggara pemilu dan aparat keamanan.
“Sehingga memang hiruk pikuk, memang akan banyak aktivitas yang harus diamankan atau diatur oleh penyelenggara pemilu dan aparat keamanan,” ujar Wiranto.
Menyiapkan tahun pemilu 2019, Wiranto mengatakan pemerintah melakukan koordinasi untuk menganalisis hal rawan apa yang bisa terjadi pada pemilu 2019.
“Para pejabat tadi telah menyampaikan beberapa arahan, himbauan dan penekanan pada para pemangku kepentingan di daerah,” ungkap Wiranto.
Wiranto menambahkan, menurutnya hal terpenting yang diperlukan adalah sinergi dan koordinasi hingga ke tingkat yang paling ujung, ke tingkat di mana terjadi aktivitas masyarakat memilih pilihan mereka.
Wiranto juga mengimbau para petugas di lapangan di tingkat provinsi, kabupaten, kota hingga yang paling bawah untuk memahami tugas dan menganalisis permasalahan daerah masing-masing.
“Karena dari daftar indeks kerawanan pemilu yang sudah masuk ke kita tidak setiap daerah itu sama, masing-masing daerah secara spesifik punya masalah-masalah yang berbeda satu dengan yang lain, itu dikenali, dipahami betul, bahkan harus dicari jalan keluarnya,” ujar Wiranto.
Lanjutnya, Wiranto menuturkan pemerintah memegang prinsip pencegahan lebih baik daripada mengatasi permasalahan.
Selain mengharapkan masyarakat aktif dalam menyumbangkan suara, Wiranto juga membahas mengenai perkembangan media sosial (medsos) yang dijadikan ajang kampanye.
Wiranto mengimbau agar jangan sampai medsos digunakan ajang kampanye negative, hate speech, fitnah, serta kritis dengan cara negatif.[tribun]