GELORA.CO - Wakil Sekretaris Jendral (Wasekjen) Demokrat, Rachland Nashidik memberikan komentar terkait proyek infrastruktur yang mengalamai penundaan.
Hal ini dikemukakan Rachland melalui Twitter miliknya, @RachlandNashidik, Rabu (12/9/2018).
Rachland mengatakan jika dari penundaan tersebut, terlihat jika pihak istana telah berambisi untuk berkuasa dalam dua periode.
Selain itu, untuk memaksakan ambisi tersebut, pembangunan infrastruktur dan pengelolaan keuangan yang harus menanggungnya.
Sehingga utang negara lebih besar dibanding penerimaannya.
"Sejak hari pertama di Istana sudah berambisi berkuasa dua periode. Pembangunan infrastruktur dan pengelolaan keuangan negara dipaksa melayani ambisi itu.
Akibatnya besar pasak daripada tiang. Keuangan negara -- bukan keuangan pabrik mebel," ujar Rachland.
Rachland juga mentautkan berita dari Kompas.com, yang mengatakan jika pemerintah berencana menunda sementara sejumlah proyek infrastruktur yang masuk ke dalam proyek strategis nasional (PSN).
Penundaan tersebut dilakukan menyusul semakin melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar AS.
Adapun salah satu kriteria proyek yang bakal ditunda yaitu yang mengandung komponen impor tinggi.
Soal jangka waktu penundaan, Menteri Koordinator bidang Perekonomian Darmin Nasution menyatakan berbeda-beda untuk setiap proyek.
"Jadi kita tidak membatalkan, tapi menunda. Ada yang mungkin ditunda dua tahun, ada yang tiga tahun," kata Darmin di Kompleks Parlemen, Senin (10/9/2018).
Namun begitu, Darmin masih enggan mengungkapkan proyek mana saja yang akan ditunda.
Hanya, salah satu kriterianya yaitu proyek yang belum selesai proses pembiayaannya (financial close).
"Tapi tetap kita review dia perlunya kapan. Jangan sampai kelamaan nundanya, nanti jadi masalah lagi," tambah Darmin.
Sebelumnya, Direktur Program Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas (KPPIP) Rainier Haryanto mengungkapkan, pemerintah telah menyiapkan daftar proyek infrastruktur yang akan dihentikan sementara.
"Belum (ada list tetapnya). Ada temporary list yang telah dibangun dan saat ini masih dilihat secara detail," kata dia, Rabu (5/9/2018) lalu.
Sementara itu, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono memastikan, tidak ada satu pun proyek infrastruktur yang dikerjakan PUPR yang ditunda.
Pasalnya, sebagian besar proyek yang digarap memiliki tingkat komponen dalam negeri (TKDN) tinggi.
"Jadi enggak ada. Kan saya datang juga tuh ratasnya, jadi enggak ada," kata Basuki di Kompleks Parlemen, Kamis (6/9/2018).
Menurut Basuki, sejauh ini baru proyek-proyek pembangkit listrik 15.000 megawatt yang menjadi bagian dari proyek pembangunan pembangkit listrik 35.000 megawatt yang dihentikan sementara. [tribun]