Jokowi Pilih Ulama, Ulama Pilih?
logo

18 September 2018

Jokowi Pilih Ulama, Ulama Pilih?

Jokowi Pilih Ulama, Ulama Pilih?


GELORA.CO -  Tak hanya di Jakarta, suhu udara di berbagai daerah mungkin juga sama yakni panas, sehingga membuat masyarakat kegerahan. Bahkan di sejumlah daerah mengalami kekeringan akibat musim kering ini. Kondisi ini memang faktor alam.

Kondisi di atas juga hampir sama dengan kondisi perpolitikan tanah air, yakni semakin memanas menjelang Pilpres 2019. Dalam Pilpres 2019 ini ada dua pasangan calon yakni Prabowo Subianto-Sandiaga Uno dan Joko Widodo-Ma’ruf Amin.

Keduanya, saat ini tengah meributkan masalah agama, yang tak boleh ditarik-tarik keurusan politik. Agak aneh memang, bila satu kubu ini masih mempermasalahkan agama harus dipisahkan dengan politik.

Bila kita menengok pidato politik dan rumusan Pancasila yang disampaikan oleh Bung Karno pada 1 Juni 1945 saat menggelar sidang BPUPKI. Dalam pidatonya, Bung Karno jelas sekali menyebutkan adanya sila “Ketuhanan”.

Secara politik kenegarawanan, Bung Karno menyepakati Piagam Jakarta 22 Juni 1945. Juga ketika menjadi ketua PPKI, Bung Karno menyepakati Pancasila rumusan tanggal 18 Agustus 1945, yang menjadikan sila “Ketuhanan”, yang malah menjadi sila pertama.

Dengan demikian mudah disimpulkan bahwa Bung Karno sejak awal pendirian NKRI memasukkan keagamaan (berketuhanan) sebagai sila yang sangat penting dalam kehidupan berpolitik, berbangsa dan bernegara.

Demikian halnya jika kita membaca pasal 29 ayat 1 UUD 1945. Tertulis di bawah bab agama bahwa negara Indonesia berdasarkan pada “Ketuhanan Yang Maha Esa”. Pasal dan ayat ini ditetapkan oleh lembaga politik tertinggi negara yaitu MPR. Bahkan saat melakukan amandemen UUD pada 1999-2002 anggota MPR menyepakati tidak ada perubahan terhadap pasal tersebut.

Keputusan politik MPR sebagai lembaga tertinggi negara saat itu justru menjadikan “Ketuhanan Yang Maha Esa” tetap eksis dalam konstitusi Republik ini. “Ketuhanan Yang Maha Esa” pula yang mendasari negara, bukan malah memisahkannya dari kegiatan bernegara, termasuk dalam berpolitik.

Tapi demikian, hal ini dipermasalahkan oleh kubu Jokowi. Mantan panglima TNI Moeldoko misalnya menyarankan agar para pemuka agama tetap fokus pada kegiatannya membimbing umat. Jika terus bermain politik, kata Moeldoko, masyarakat yang akan terkena imbasnya.

“Kasihan umat. Mau ke mana nanti,” kata dia usai Kampanye Nasional Pencegahan Stunting di Monas, Jakarta, Minggu (16/9).

Bahkan Moeldoko menyebut, sudah banyak publik figur yang tadinya aktif di kegiatan agama lalu beralih ke politik malah ditinggal jamaahnya. Dia berharap hal ini tidak sampai terjadi kepada para tokoh agama yang menggelar Ijtima Ulama II ini.

Diketahui, tokoh agama yang tergabung dalam Gerakan Nasional Pengawal Fatwa (GNPF) menggelar Ijtima Ulama II pada Minggu (16/9). Tokoh dan ulama termasuk Habib Rizieq Shihab yang mengikuti acara lewat sambungan video konferensi sepakat mendukung Prabowo-Sandiaga Uno dalam Pilpres 2019.

Keputusan Ijtima Ulama II ini memang berbeda dengan keputusan pada Ijtima Ulama I yang merekomendasikan nama calon wakil presiden Prabowo adalah Abdul Somad, dan Salim Segaf Al Jufri. Pada kesempatan Ijtima Ulama II, Prabowo diminta menjelaskan mengapa tak memilih dua nama yang direkomendasikan tersebut.

Tapi, tidak diketahui apa alasan yang disampaikan Prabowo soal dia memilih Sandiaga Uno, bukan dua nama yang direkomendasikan di atas. Dalam beberapa kesempatan Prabowo mengaku tidak ingin memecah belah umat karena di kubu Jokowi telah memilih ulama sebagai calon wapres yaitu Ma’ruf Amin.

Atas hal itu pula, Habib Rizieq Shihab membantah tengah memainkan politik transaksional melalui Ijtima Ulama II.

“Para ulama bukan sedang menjalankan politik transaksional. Dukungan kami ikhlas untuk Prabowo – Sandiaga,” kata Rizieq melalui pesan suaranya kepada peserta Ijtima Ulama II, Minggu (16/9) di Hotel Grand Cempaka, Cempaka Putih, Jakarta.

Soal adanya kesepakatan yang tandatangani dalam Ijtima Ulama II, Habib Rizieq mengaku, itu murni dilakukan untuk kebaikan berbangsa dan bernegara. Dia juga mengatakan kemenangan yang nanti diperoleh dari pasangan yang diusungnya merupakan kemenangan berkah.

Kesepakatan itu tertuang dalam Surat Keputusan Ijtima Ulama dan Tokoh Nasional II nomor 01/IJTIMA/GNPF-ULAMA/MUHARRAM/1440 H tentang penetapan Presiden dan Calon Wakil Presiden. Dengan terbitnya pakta integritas itu, Habib Rizieq meminta pengikutnya menggalang dukungan untuk calon presiden dan wakil presiden yang diusung.

Petinggi FPI itu mengatakan bahwa dukungan ini dilakukan untuk memperjuangkan politik negara yang tunduk akan syariat dan konstitusi. Dia pun emoh bila ada pihak menyebut hal ini sebagai transaksi politik.

Sebelum Ijtima Ulama II digelar, Ketua Presidium Aksi Bela Islam, Kapitra Ampera yang kini merapat ke Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) itu menganggap isi rekomendasinya tidak mengindahkan rekomendasi Ijtima Ulama I dan malah bermuatan politik praktis.

Berdasarkan informasi yang diperolehnya, Ijtima Ulama II ini dibatalkan karena itu hanya memenuhi keinginan “nafsu Prabowo saja. ” Itu kenyataannya kita di masukin dalam sunami ambisi lalu terpasung dalam tidak ada pilihan,” kata dia ketika dihubungi redaksi.

Jika GNPF Ulama berkomitmen pada isi rekomendasi Ijtima Ulama I, kata dia, maka seharusnya yang menjadi capres atau cawapres adalah ulama, Tapi yang terjadi, Sandiaga yang dijadikan bakal cawapres mendampingi Prabowo.

Dia mengaku heran dengan keputusan Ijtima Ulama II yang mendukung Prabowo – Sandiaga ini. Itu artinya, kata dia, Ijitma Ulama I ini dikhianati oleh Prabowo. Sebab, sejak awal nama Sandi tidak masuk dalam rekomendasi itu.

“Kalau Ijtima Ulama II cuma bela Prabowo dan Sandi, berarti kita cuma terpolarisasi untuk kepentingan politik tertentu. Kembali ke Ijtima Ulama I, bahwa ulama harus jadi wapres,” kata politikus PDI-P ini.

Memainkan Politik Identitas

Dalam pidatonya melalui rekaman suara dalam Ijtima Ulama Jilid II, Habib Rizieq sempat menyinggung soal politik identitas di Pilpres 2019. Dia berpesan kepada para ulama dan habaib agar tidak memainkan politik identitas yang rasis.

“Soal politik identitas maka saya tegaskan di sini, bahwa para ulama, habaib dan ulama yang istiqomah tidak akan pernah memainkan politik identitas yang fasis dan rasis serta bertentangan dengan syariat dan konstitusi,” ujar Habib Rizieq.

Akan tetapi, kata Habib Rizieq, para habaib akan memainkan politik identitas yang terhormat dan bermartabat yaitu identitas kebangsaan berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa sesuai dengan Bung Karno.

Ijtima Ulama ini, katanya, akan terus menggelorakan politik identitas keumatan dan kebangsaan demi menjaga NKRI. Habib Rizieq pun mencontohkan politik identitas tidak bisa dipisahkan dari sejarah Indonesia. Misalnya, kemerdekaan Indonesia lahir dari sebuah politik identitas.

Bagaimana Bung Tomo menggerakkan santri demi perjuangan bangsa Indonesia melawan Belanda. “Tatkala Bung Tomo meminta fatwa ulama dan menggerakkan santri dengan takbir melawan NICA di Surabaya, juga dengan politik identitas,” kata dia.

“Dengan ke hutan bergerilya juga melakukan politik identitas,” lanjut Rizieq.

Lalu bagaimana saat Bung Karno menandatangai UUD 1945 dan mengeluarkan dekrit Presiden 1959 juga merupakan bagian dari politik identitas. “Tatkala Pak Harto bersama TNI dan ulama Islam membasmi PKI juga merupakan politik identitas,” tutur dia.


Jokowi Pilih Ulama

“Kemarin malam kan ulama-ulama pesantren 400 orang, dan ulamanya benar-benar ulama, kiai mendukung Jokowi-Ma’ruf Amin. Ulama yang mendukung kami ulama betulan, orang hafal Alquran dan ahli ibadah. Satu saja sudah mengalahkan semua itu,” kata Cawapres Ma’ruf Amin di Rumah KMA, Jalan Dr. Saharjo Nomor 129, Manggarai, Jakarta Selatan, Minggu, 16 September 2018 malam.

Kutipan diatas merupakan salah satu pernyataan Ma’ruf Amin yang juga tengah menarik-narik ulama ke pusaran politik. Terlebih, Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) nonaktif itu semakin optimis bisa memenangi kontestasi Pilpres 2019.

Sebab, Jokowi-Ma’ruf didukung perwakilan warga Nahdlatul Ulama (NU) dari berbagai daerah. “Ini merupakan satu kebanggaan bagi kami, menambah kekuatan kami sehingga kita berharap nanti suara Jokowi-Ma’ruf Amin akan bertambah besar,” kata dia.

Selain didukung ulama ‘betulan’, Jokowi-Ma’ruf juga didukung warga NU dari berbagai daerah, kaum milenial, hingga emak-emak. Di sisi lain, akunya, Jokowi-Ma’ruf juga mendapat dukungan dari kaum milenial.

“Bukan hanya milenial, sampai hari ini kita masih unggul dukungan dari mak-mak,” pungkas Ma’ruf.

Kemudian pada Kamis (9/8/2018) silam, Ma’ruf Amin pun meminta para ulama memberikan dukungan kepada dirinya dan Joko Widodo dalam Pilpres 2019 mendatang.

Jokowi, kata dia, telah menunjukkan penghargaan kepada ulama, karena telah memilihnya sebagai calon wakil presiden. “Harus dibalas oleh para ulama dan Nahdlatul Ulama, dengan mendukung Beliau (Jokowi) yang sudah menghargai kita semua melalui saya yang diangkat sebagai cawapres,” kata dia di Kantor PBNU Jakarta Pusat ketika itu.

Ma’ruf mengklaim, dirinya yang dipilih Jokowi adalah bukti nyata bahwa Jokowi memperhatikan dan menghargai keberadaan ulama. Ma’ruf berharap, para ulama mendoakan dia dan Jokowi untuk menang pada Pilpres 2019.

“Mudah-mudahan tidak ada aral merintang, dapat kemudahan, bisa nanti sampai terpillih dan bisa menjalankan tugas yang jadi kewajiban yaitu membantu presiden,” kata Ma’ruf.

Pengumuman Ma’ruf sebagai cawapres Jokowi disampaikan dalam jumpa pers bersama para pimpinan parpol pendukung di Restoran Plataran, Jalan HOS Tjokroaminoto, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis petang.

Menurut Jokowi, Ma’ruf adalah tokoh agama yang bijaksana. Jokowi kemudian menyebut berbagai jabatan yang pernah diemban Ma’ruf. Ma’ruf pernah menjadi anggota legislatif DPRD, DPR, MPR, anggota Dewan Pertimbangan Presiden, Rais ‘Aam PBNU hingga sekarang menjabat Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia. Dalam kaitannya dengan Kebhinekaan, kata Jokowi, Maruf menjabat anggota Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila.

“Kami ini saling melengkapi, nasionalis religius,” ujar Jokowi.

Ijtima Ulama Jilid II Wajar Dukung Prabowo, Tapi…

Sebelum hasil Ijtima Ulama jilid II diumumkan, banyak pihak sudah memprediksi bahwa arahnya tetap mendukung pasangan Prabowo-Sandiaga, meskipun keputusan ijtima ulama jilid I yang mengusulkan Ustadz Abdul Somad (UAS) dan Ketua Dewan Syuro PKS Salim Segaf Al-jufri untuk menjadi calon wakil presiden mendampingi Prabowo tidak terakomodir..

Alasan mengapa Ijtima Ulama jilid II tetap memberikan dukungan kepada pasangan Prabowo-Sandi, karena sebagian besar ulama yang tergabung dalam forum Ijtima preferensi politiknya lebih condong kepada figur capres yang menjadi kompetitor kandidat petahana Joko Widodo.

Sementara dalam realitasnya, Pilpres 2019 hanya ada dua pasangan. Maka secara psikologis, grup ulama yang terlibat dalam forum Ijtima Ulama jilid II ini cenderung lebih dekat ke pasangan Prabowo-Sandi.

“Saya sendiri menilai hasil ijtima ulama yang mendukung pasangan Prabowo-Sandi merupakan hak politik warga negara yang memiliki hak pilih. Itu adalah ekspresi demokrasi,” kata Direktur Eksekutif Indonesia Public Institute (IPI) Karyono Wibowo kepada redaksi.

Lalu apakah keputusan Ijtima Ulama jilid II ini mewakili seluruh umat Islam? Menurut dia tidak, karena ulama yang lain memberikan dukungan kepada pasangan Jokowi – KH Ma’ruf Amin. Karenanya, jika ada klaim bahwa hasil Ijtima Ulama jilid II adalah representasi seluruh umat Islam jelas terbantahkan.

Lalu bagaimana pengaruh sikap ulama terhadap umat Islam di akar rumput? Berdasarkan survei, perilaku pemilih di Indonesia, kedudukan sosial ulama atau pemuka agama memiliki pengaruh besar. Meskipun bukan satu-satunya faktor yang menjadi pertimbangan masyarakat untuk memilih calon presiden, tapi posisi ulama atau pemuka agama dalam mempengaruhi pilihan cukup signifikan.

Karenanya, sikap dukungan ulama tentu memiliki pengaruh di kalangan umat. Secara sederhana, peta kekuatan ulama tergantung seberapa banyak pengikut dan jamaahnya. Ulama tertentu memiliki segmen pengikut masing-masing. Meski demikian ada sebagian pemilih dalam menentukan pemimpin, mereka memiliki pertimbangan dan alasan lain. Dengan kata lain tidak terpengaruh oleh sikap ulama yang mendukung pasangan calon.

Selain itu, ada kecenderungan umat Islam sudah semakin cerdas dalam menilai suatu fenomena yang terjadi. Sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi informasi, umat Islam di akar rumput sudah bisa membedakan kelebihan dan kekurangan calon pemimpin.

Masyarakat, katanya, sudah bisa membedakan mana kepentingan agama dan mana kepentingan politik yang sekadar menggunakan Islam dan ulama sebagai label. Oleh sebab itu, hasil Ijtima Ulama jilid II ini nantiya akan dipandang oleh umat sekadar himbauan yang tidak memiliki kekuatan mengikat seluruh umat Islam.

Putusan Ijtima Ulama jilid II ini, yang mengarahkan dukungan ke pasangan Prabowo-Sandi merupakan bagian dari ekspresi demokrasi, karena hal itu merupakan hak politik setiap warga negara.

“Yang tidak boleh adalah menodai demokrasi dengan menggunakan masjid sebagai tempat kampanye,” kata dia.

Hal ini jelas bertentangan dengan Undang-Undang No.7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum. Dalam Pasal 280 Ayat 1 Huruf (h) yang menyebutkan Pelaksana, peserta dan tim kampanye pemilu dilarang menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan. Pasal 280 Ayat 1 Huruf (c) melarang kampanye yang menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon dan/atau Peserta Pemilu yang lain.

Meskipun larangan itu ditujukan untuk pelaksana, peserta dan tim Kampanye tetapi norma tersebut hendaknya menjadi pedoman bagi seluruh masyarakat, apalagi para ulama yang menjadi panutan umat.

Masjid adalah tempat ibadah. Karenanya, menjadikan tempat ibadah dan atau lingkungan di kawasan tempat ibadah sebagai tempat kampanye atau kegiatan politik praktis justru menggeser fungsi utama sebagai tempat beribadah. Lebih dari itu, menggunakan fasilitas ibadah sebagai tempat kampanye bisa menimbulkan disharmoni dan segregasi sosial di masyarakat. [akt]

Loading...

Komentar Pembaca

loading...