GELORA.CO - Politisi Partai Gerindra Heri Gunawan menyesalkan adanya unsur politis yang dikemas dalam bentuk promosi di area publik. Hal tersebut dilontarkan Heri saat timnya menemukan adanya tayangan iklan Jokowi di sejumlah bioskop.
"Penayangan iklan tentang kesuksesan pembangunan infrastruktur di era Presiden Joko Widodo itu merupakan bentuk kampanye terselubung jelang Pemilihan Umum (Pemilu) 2019, dan telah mengganggu hak masyarakat sebagai konsumen yang datang dan membayar untuk mendapatkan hiburan dengan menonton film di bioskop tentunya telah melanggar etika kepatutan," tegas Ketua DPP Partai Gerindra itu kepada wartawan di Jakarta, Rabu (12/09/2018).
Sebaiknya, Heri mengimbau, bioskop steril dari hal-hal berbau politik.
"Bioskop, merupakan tempat persatuan tanpa sekat dan keluar dari zona politik, tentunya perihal ini mengganggu hak-hak konsumen dan saya pikir harus dihentikan," tandasnya.
Heri memaklumi jika Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo) menyampaikan apa yang sudah, sedang, dan akan dikerjakan pemerintah, karena satu tugasnya sebagai Goverment Public Relation atau menjadi Humas Pemerintah.
"Tapi perlu diingat, ini sudah memasuki Tahun Politik, Kemkominfo seharusnya paham kalau Jokowi merupakan calon presiden petahana dan pemasangan iklan dibioskop rasanya tidak etis dan berbiaya mahal. Masih banyak tempat kampanye lain, jadi Kemkominfo kalau mau kampanye terselubung, sebaiknya jangan di bioskop," sindir dia.
Kendatipun dengan dalih menjalankan tugas yang dibebankan Undang-Undang, kata dia, di tahun politik bisa dianggap petahana menggunakan segala sumber daya yang ada untuk memenangkan pemilu, termasuk berkampanye terselubung di bioskop.
"Niat hati Kemkominfo berkampanye untuk Jokowi malah akan jadi blunder dan merugikan Jokowi sendiri," ujarnya.
"Sebaiknya Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), dan pihak terkait lainnya segera menyikapi penayangan iklan pemerintah tersebut di layar bioskop," pungkasnya. [tsc]