HMI Kepung DPRD Lampung Aksi Rapor Merah Jokowi-JK Jilid II
logo

24 September 2018

HMI Kepung DPRD Lampung Aksi Rapor Merah Jokowi-JK Jilid II

HMI Kepung DPRD Lampung Aksi Rapor Merah Jokowi-JK Jilid II


GELORA.CO -  Kali Kedua, Massa Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Lampung menggelar unjuk rasa di Gedung DPRD. Aksi masa terkait rapor merah Kepemimpinan Jokowi-JK itu sempat bentrok dengan petugas Sat Pol PP Provinsi Lampung, satu Kohati, dilarikan kerumah sakit. Masaa memanas, dan diredam aparat kepolisian di Pimpin Kapolresta Bandarlampung.

“Soal Pangan adalah Soal Hidup Matinya Bangsa, Pangan merupakan salah satu kebutuhan pokok manusia untuk bertahan hidup. Berarti manusia tak mungkin memenuhi kebutuhan di tingkatan selarjutnya jika Pangan tak terpenuhi,” teriak orator aksi HMI se Lampung itu.

Menurut mereka, kebutuhan akan pangan sebenarnya tak lagi dikhawatirkan di Indonesia. Buktinya Indonesia pemah mencapai Swasembada Pangan di Era Presiden Suharto. Namun yang menjadi pertaryaan: Berasal dari mana pangan Indonesia hari In?,” kata, disemabut teriak massa, hidup mahasiswa, hidup rakyat, Allah Akrab!.

Aksi HMI yang diikuti seluruh Komsariat se-Lampung itu menilai, impor bukanlah suatu kesalahan jika ketersediaan pangan dalam negeri berada kondisi kekurangan. Sebaliknya, menjadi kesalahan yang fatal jika impor dilakukan pada saat. ketersediaan pangan mencukupi.

“Akibatnya harga pangan dalam negeri rendah dan pendapatan petani menurun. Selain itu, mengkonsumsi produk luar negeri juga akan berpengaruh pada pelemahan nilai tukar Rupiah,” katanya.

Seharusnya tim Ahli Ekonomi Pemerintah memahami hal dasar tersebut Faktanya, ketika nilal tukar rupiah tengah terpuruk, pemerintah justru mengimpor pangan dari luar negeri. Ada apa dibalik kegiatan Impor bahan pangan yang dilakukan oleh pemerintah hari ini 2? Polemik impor yang pertama terjadi pada makanan pokok masyarakat Indonesia, yaitu Beras,” katanya.

Pemerintah telah mengeluarkán izin impor beras sebanyak 3 kali. Pada Januari sebesar 500 ribu ton, bulan Maret sebesar 500 ribu ton, dan 1 juta ton. Akhir 2017 harga beras naik, dilakukan Rapat Koordinasi (Rakor) yang melibatkan Menteri Pertanian, Menteri Perdagangan, Dirut Bulog, dan Menteri BUMN. -15 Januari 2018 Keputusan Rakor mengizinkan Bulog Impor beras 500 ribu ton karena stok beras hanyn 903 ribu toa (dibawah 1 juta ton) yang direncanakan masuk Februari, tapi baru masuk pada Maret karena Negara luar baru panen pada bulan Maret.

Tanggal 19 Maret 2018 dindakan Rakor kembali dan menghasilkan keputusan untuk impor lagi karena stok beras di gudang Bulog hanya 590 ribu ton (setelah impor masuk, stok beras 28 Maret 2018 lagi-lagi diputuskan izin impor beras 1 juta ton karena stok dianggap Menko Perekonomian, Darnin Nasution menjelaskan bahwa 200 ribu ton dari India tidak hanya naik menjadi 649 ribu ton). masih kurang. Berhasil disepakati, schingga hanys sebesar 1,3 juta ton telah masuk dan 400 ribu ton lainnya masih dalam perjalanan,

Pada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 Pasal 36 Ayat (2) menegaskan bahwa “Impor Pangan hanya dapat dilakukan apabila Produksi Pangan dalam negeri dan Cadangan Pangan Nasional tidak mencukupi.

Dapat dipahami objektif seharusnya kegiatan impor dilakukan karena ketidak cukupan stok beras sccara dan data yang dapat dipertanggungjawabkan, bukan berlasarkan perjanjian yang dibuat oleh beberapa pihak dalam sebuah kepentingan Konglomerasi.

Jika diperlukan pada bulan tertentu harusnya barang tersebut masuk pada saat dibutuhan. Faktanya, perizinan telah disepakati ketika stok kekurangan, namun beras baru masuk pada bulan-bulan selanjutnya. Beras tersebut masuk dari Negara tetangga secara bertahap. seolah-olah gudang Bulog selalu mengalami kekurangan.

Tak heran jika masyarakat menilai bahwa polemik impor saat ini cenderung terdapat unsur kesengajaan untuk menguntungkan beberapa pihak. Hal yang lebih membingungkan adalah pemyataan Direktur Utama Bulog, Budi Waseso yang mengungkapkan bahwa stok beras saat ini cukup hingga Juni 2019 dan menolak impor beras lagi.

Tetapi buktinya Impor beras tetap dilakukan. Bukankan hal itu akan membuat neraca perdagangan Indonesia lebih terpuruk? Pemerintahan Jokowi-JK diawal kepemimpinannya telah membuat Upaya Khusus Padi Jagung Kedelai (UPSUS PAJALE) yang menggunakan APBN tidak sedikit. Pantaskah pemerintah tetap impor.

HMI memastikan, kenyataan tersebut membuat Kabinet Kerja Jokowi- JK semakin tidak mampu merealisasikan janjinya untuk Swasembada Pangan. Alih-alih perekonomian bangsa makin terpuruk dengan melemahnya Rupiah. Tak selesai sampai disitu, Rapor Merah JokowiJK semakin jelas terlihat dari aparat yang menunjukkan menyebarkan virus Anti-Demokrasi di Indonesia.

“Tindakan represif oleh pihak pengamanan kepada mahasiswa siapakah dalangnya ? Terlihat dari tindakan represif dan kekerasan yang dilakukan kepada Mahasiswa yang menyuarakan pendapatnya. Selasa (18/9/18) beberapa Kader Him Islam (HMI) Cabang Bandar Lampung yang melaksanakan Aksi di Gedung DPRD Lampung mengalami luka dan memar karena pukulan dari Satpol PP,” katanya.

Di hari yang sama, HMI Bengkulu juga melaksanakan Aksi dan beberapa kader mengalami luka tembak yang serius, dipukuli, diinjak-injak, bahkan Presidium KAHMI Bengkulu diseret-seret.

Tak berhenti disitu pada Rabu (19/9/18) Aliansi Mahasiswa Se-Kota Medan yang menyuarakan pendapatnya di muka umum mengalami tindak kekerasan yang sangat tidak manusiawi, hingga beberapa Mabasiswa mengalami pendarahan di bagian muka, Seluruh masa aksi ketakutan karena tindakan Polisi yang diluar norma kemanusiaan, bahkan Polisi merusak kendaraan bermotor yang terparkir di lokasi Aksi.

Hingga perlindungan kepada Anggota TNI. Ada apa dengan negeri ini ?

Mahasiswa Medan meminta Sangat disayangkan ketika aparat Kepolisian yang harusnya melayani dan memfasilitasi masyarakat untuk menyampaikan pendapat malah berbalik menjadi ‘musuh’ bagi masyarakatnya sendiri. [snr]

Loading...

Komentar Pembaca

loading...