GELORA.CO - Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono ( SBY) walk out dari kampanye damai dalam rangka Pemilu 2019, Minggu (23/9/2018).
Dilansir TribunWow.com, hal tersebut disampaikan oleh Sekretaris Divisi Hubungan Luar Negeri DPP Partai Demokrat Redi Susilo dan Kadiv Advokasi dan Bantuan Hukum DPP Partai Demokrat Ferdinand Hutahaean melalui laman Twitter mereka.
Redi Susilo tampak mengunggah video berisi SBY dan sang anak Agus Harimurti Yudhoyono ( AHY) yang sedang berjalan kaki.
Redi menuliskan, SBY memilih walk out sebagai bentuk protes atas tidak tertibnya kampanye damai yang diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU).
Dijelaskan Redi, ini dikarenakan terdapat atribut dan simbol partai yang berlebihan dalam kampanye damai tersebut.
"Sebagai bentuk protes atas tdk tertibnya kampanye damai yg diselengarakan @KPU_RI disilang monas @SBYudhoyono memilih walk out dan balik kanan.
Seharusnya belum ada atribut dan simbol partai yg berlebihan kecuali yg telah disediakan KPU," tulis Redi melalui akun @MrReady3.
Sementara itu, Ferdinand Hutahaean melalui akun @LawanPoLitikJW mengunggah foto dan video yang memperlihatkan relawan Jokowi membawa berbagai atribut kampanye.
Ferdinand dalam cuitannya menjelaskan, dalam edaran KPU, partai dilarang membawa alat peraga kampanye berlebihan.
Menurutnya, alat peraga kampanye nantinya akan disediakan oleh KPU.
Namun, jelasnya, kehadiran relawan yang membawa alat peraga kampanye partai pendukung Jokowi telah mengganggu deklarasi kampanye damai ini.
Karenanya, Partai Demokrat dan SBY menyatakan protesnya.
Lebih lanjut, tulis Ferdinand, Demokrat menyatakan bahwa deklarasi damai tersebut gagal.
"Edaran KPU melarang Partai membawa alat peraga kampanye berlebihan krn disediakan olh KPU.
Namun kehadiran Relawan dan alat peraga kampanye partai pendukung Jokowi telah mengganggu deklarasi damai kali ini."
"Kami Partai @PDemokrat menyatakan protes kpd KPU atas ketidaknyamanan Deklarasi damai pagi ini, dmn acara Parpol justru terganggu olh hadirnya Relawan yg berteriak2 disamping kendaraan pak SBY.
Atas peristiwa ini, SBY menyatakan protes.
Kami nyatakan deklarasi damai gagal."
"Pak SBY sungguh terganggu oleh teriakan2 relawan pendukung Jokowi yg tampak betul sbg provokasi.
@KPU_ID telah gagal menyelenggarakan kampanye damai.
Pak SBY sungguh terganggu oleh teriakan2 relawan pendukung Jokowi yg tampak betul sbg provokasi.
@KPU_ID telah gagal menyelenggarakan kampanye damai.
Judulnya Deklarasi Kampanye Damai, tapi sekelompok orang dengan membawa ateibut PROJO berteriak2 persis mendesak kendaraan karnaval yg ditumpangi olh @SBYudhoyono dan @ZUL_Hasan . Provokativ..!!
Beginikah kampanye Damai ala @KPU_ID yg melarang atribut dibawa peserta?
Pak @SBYudhoyono dan pak @ZUL_Hasan akhirnya meninggalkan deklarasi lbh awal krn merasa tdk nyaman dan terganggu," tulis Ferdinand.
Sebelumnya diberitakan WartaKotaLive.com, Komisioner KPU Wahyu Setiawan mengimbau pada seluruh peserta dalam kegiatan tersebut dilarang membawa atribut sendiri untuk menjaga ketertiban.
"Jadi nanti para peserta pemilu yang mengikuti karnaval deklarasi kampanye damai tidak diperkenankan membawa atribut sosialisasi dan kampanye sendiri-sendiri," ujar Wahyu di KPU, Sabtu (22/9/2018).
Namun tak perlu khawatir, KPU akan memberikan fasilitas berupa logo Partai Politik (Parpol), bendera Indonesia Merah Putih serta bendera parpol.
Kegiatan ini akan dihadiri oleh seluruh peserta pemilu yakni pasangan calon Presiden (Capres) dan Calon Wakil Presiden (Cawapres), Partai Politik (Parpol), peserta pemilu tingkat nasional dan calon legislatif.
Selain itu ikut pula KPU, Bawaslu, masyarakat pendukung dan beberapa lembaga terkait yang akan memeriahkan Deklarasi Kampanye Damai.
Wahyu mengatakan kegiatan ini dilangsungkan untuk mengajak seluruh masyarakat untuk menyambut kampanye Pemilu 2019 dengan penuh kedamaia dan edukasi untuk mewujudkan kedaulatan pemilu.
Ia pun berharap nantinya kampanye bisa menguatkan komitmen kepada Negara Republik Indonesia (NKRI) dan undang-undang dasar.
"Kampanye diharapkan bisa meneguhkan komitmen terhadap dasar negara Pancasila kemudian untuk NKRI dan UUD 45," kata Wahyu.
Diketahui para peserta akan berjalan dari Silang Monas Tenggara menuju Kementerian Agama di Jalan MH Thamrin lalu putar balik ke Monas.
[tribun]