GELORA.CO - Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrat, Andi Arief, angkat bicara soal Demokrat yang laporkan Asia Sentinel ke dewan pers.
Dilansir TribunWow.com, hal tersebut disampaikan Andi Arief melalui laman Twitter miliknya, @AndiArief__, pada Senin (17/9/2018).
Melalui kicauannya, Andi Arief menginformasikan bahwa Sekretaris Jenderal Partai Demokrat, Hinca Pandjaitan, akan berkonsultasi ke dewan pers terkait berita Asia Sentinel.
Ia menyebutkan, ada aktor intelektual Indonesia yang terlibat dengan berita yang dihasilkan Asia Sentinel itu.
"Hari ini Sekjen @hincapandjaitan akan berkonsultasi ke dewan pers,
Akan kami kejar fitnah asia sentinel sampai ketemu aktor intelektualnya di Indonesia," tulis Andi Arief.
Dalam cuitan lainnya, Andi Arief bahkan membeberkan hasil investigasi sementara atas kasus Asia Sentinel ini.
"Hasil investigasi sementara fitnah terhadap SBY dan demokrat di asia sentinel ini melibatkan media2 group milik James Riyadi dan berhubungan dengan Bravo Lima.
Kami akan terus telusuri sampai pada kesimpulan yang valid,"kicaunya.
Diberitakan Tribunnews.com, Senin (17/9/2018), Partai Demokrat resmi melaporkan pemberitaan media asing Asia Sentinel kepada Dewan Pers, di Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Senin (17/9/2018).
Pengaduan Partai Demokrat ini diwakili oleh Hinca Pandjaitan bersama Ketua Divisi Komunikasi Publik DPP Partai Demokrat Imelda Sari, Kepala Divisi Advokasi dan Hukum Ferdinand Hutahaean, dan enam orang lainnya.
Dalam ucapannya, Hinca mengatakan pengaduan pihaknya ke dewan pers untuk menjaga kebebasan pers di Indonesia sesuai dengan kode etik jurnalistik.
Menurutnya salah satu hal yang menjadi masalah adalah media-media dalam negeri Indonesia turut menyebarkan berita tersebut.
“Kasus ini sudah lama ditutup secara hukum dan politik tapi kemudian muncul kembali dengan mengutip media asing yang belum tentu kredibel, ini menjadi pembelajaran bagi media-media di Indonesia,” terang Hinca.
Diberitakan sebelumnya, Media Asing Asia Sentinel, Rabu (12/9/2018), menyebut pemerintahan SBY adalah pemerintahan dengan konspirasi kriminal yang sangat besar.
Artikel tersebut ditulis oleh John Berthelsen, editor sekaligus pendiri Asia Sentinel, sebuah media Asia yang berbasis di Hongkong.
Dalam artikel yang diterbitkan Asia Sentinel disebutkan bahwa Pemerintahan era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dianggap sebagai pemerintahan dengan konspirasi kriminal yang sangat besar.
Sementara 30 pejabat pemerintahan disebut terlibat dalam skema konspirasi tersebut.
Tulisannya didasarkan dari laporan hasil investigasi setebal 488 halaman dalam gugatan yang dilayangkan Weston Capital International ke Mahkamah Agung Mauritius pekan lalu.
Laporan berupa analisis forensik atau barang bukti yang dikumpulkan oleh tim penyidik dan pengacara di Indonesia, London, Thailand, Singapura, Jepang dan negara-negara lain juga dilengkapi 80 halaman afidavit atau keterangan di bawah sumpah.
Laporan ini juga melibatkan serangkaian penyelidikan di lembaga keuangan internasional termasuk Nomura, Standard Chartered Bank, United Overseas Bank (Singapore) dan lain-lain.
Laporan itu menyebut banyak penipuan dan korupsi yang terjadi di pusaran PT Bank Century Tbk.
Bank ini direkapitalisasi pada tahun 2008 dan berganti nama menjadi Bank Mutiara.
Bahkan, disebutkan dalam artikel ini Bank Mutiara juga disebut sebagai 'Bank SBY', karena diyakini berisi dana gelap untuk menunjang Partai Demokrat, yang dipimpin oleh SBY.
Artikel menyebutkan konspirasi ini dirancang oleh Kartika Wirjoatmodjo, bankir terkemuka di Indonesia, dan pihak lainnya "dengan maksud menjarah kekayaan Lembaga Penjamin Simpanan dan cadangan asuransi dalam jumlah yang melebihi US $ 1,05 miliar selama 10 tahun".[tribun]
 |
| Artikel di Asia Sentinel (Asia Sentinel) |