Data Invalid DPT Capai 25 Juta, Geprindo: Mendagri Harus Mundur!
logo

4 September 2018

Data Invalid DPT Capai 25 Juta, Geprindo: Mendagri Harus Mundur!

Data Invalid DPT Capai 25 Juta, Geprindo: Mendagri Harus Mundur!


GELORA.CO - Adanya sekitar 25 juta data daftar pemilih tetap (DPT) invalid membuka peluang terjadinya kecurangan.   Persoalan data memang hal klasik di Indonesia, tetapi hal itu tidak boleh dijadikan pembenaran. Data yang invalid akan menentukan kualitas Pemilu di Indonesia, sekaligus wajah demokrasi Indonesia.

Penegasan itu disampaikan Presiden Gerakan Pribumi Indonesia (Geprindo), Bastian P. Simanjuntak (04/09). “Harusnya pemerintah bisa belajar dari pemilu maupun pilkada. Itu artinya data valid seharusnya bisa dikerjakan selama 4 tahun belakang. Masa sih mengurusi data kependudukan selama 4 tahun ini tidak becus, atau jangan-jangan ini kesengajaan yang terstruktur. Padahal data invalid akan membuka peluang bagi joki-joki atau pemilih siluman untuk merusak demokrasi kita,” tegas Bastian.

Bastian mengingatkan, sangat disayangkan bila data invalid DPT memang disengaja oleh Pemerintah. “Tentu saja publik halal menduga kesengajaan itu. Buktinya, DPS sangat amatiran dan selanjutnya akan diikuti DPT. Pola lama ini akan mencurangi demokrasi kita dan pemilu jurdil hanya utopis belaka. Kecurangan pemilu merupakan pengkhianatan terhadap suara rakyat, dan pelakunya harus dihukum berat,” beber Bastian.

Terkait data invalid DPT itu, Geprindo mengajak seluruh komponen anak bangsa, baik dari elit hingga grass-root agar memberi perhatian khusus dalam hal ini. “Masih segar dalam benak kita kasus tercecernya KTP-El yang tentu saja sangat memalukan. Sebagai identitas kependudukan harusnya KTP-El dijaga dengan baik, mulai dari proses tender hingga produksi serta distribusi,” beber Bastian.

Menurut Bastian, dua hal itu sangat terkait, mengingat KTP-El dapat menjadi syarat memilih dalam pemilu. Sementara kasus KTP-El tidak terungkap secara terang, 

“Mendagri banyak diam. Rakyat patut tahu siapa yang menyimpan data kependudukan KTP-El sehingga tidak ada lagi invalid data pemilih pemilu. Atas persoalan ini, kami mendesak Mendagri harus bertanggung jawab, mundur dari jabatannya karena tidak mampu mengurus data kependudukan secara clean and clear. Selain itu kita meminta penundaan pemilu sampai data yang diberikan benar-benar valid,” pungkas Bastian. [itoday]

Loading...
loading...