GELORA.CO - Pernyataan Presiden RI, Joko Widodo (Jokowi) yang meminta TNI-Polri ikut mensosialisasikan program-program pemerintah mendapat kritik.
Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR), Ujang Komarudin menegaskan undang-undang sudah sangat jelas mengatur tentang tugas kedua lembaga keamanan itu. Adapun pernyataan Jokowi itu dinilainya dapat mengganggu netralitas TNI-Polri.
"Jika Pemerintah meminta TNI-Polri mensosialisasikan program pemerintah akan mengganggu netralitas tersebut," katanya saat berbincang dengan Kantor Berita Politik RMOL, Jumat (24/8).
Pengajar dari Universitas Al-Azhar Indonesia (UAI) ini mengaku, khawatir kalau TNI-Polri yang mensosialisasikan program pemerintah akan berakibat pada tidak jalannya sosialisasi program yang dilakukan oleh kementerian terkait.
"Jangan sampai pemerintah membuat keputusan yang kontra produktif. Maksudnya baik, tapi jika dilakukan oleh lembaga yang harusnya netral akhirnya nanti ditangggapi kurang baik oleh masyarakat," pungkas Ujang. [rmol]