logo

28 Agustus 2018

Soal #2019GantiPresiden, Rizal Ramli Sindir Jokowi Mirip Orba

Soal #2019GantiPresiden, Rizal Ramli Sindir Jokowi Mirip Orba


GELORA.CO -  Mantan Menteri Koordinator bidang Maritim dan Sumber Daya Rizal Ramli mengingatkan pemerintah Joko Widodo agar tidak melarang gerakan ganti Presiden 2019. 

Rizal bahkan menyebut larangan pemerintah lewat aparat kepolisian terhadap gerakan tersebut mengingatkan dirinya dengan cara-cara represif Orde Baru yang dipimpin Soeharto.

"Saya kira mengadang pertemuan, mengadang diskusi itu bukan ciri-ciri negara demokratis," kata Rizal di Anomali Coffee di bilangan Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (28/8).

Sikap pemerintah saat ini, kata dia, serupa dengan orde baru. Rizal pun bercerita dirinya pernah dipenjara ketika menentang rezim orde baru.

Kala itu, sekitar tahun 1970-an Rizal yang masih berstatus sebagai mahasiswa Institut Teknologi Bandung (ITB) sering terlibat dalam sejumlah aksi memprotes pemerintahan Orde Baru. Aksi-aksi ini membuat Soeharto gerah dan akhirnya menangkap sejumlah aktivis yang terlibat.

"Saya dan kawan-kawan di seluruh Indonesia dipenjara. Kami di Bandung ada 10 orang dipenjara di Lapas Sukamiskin selama 1,5 tahun karena kami melawan sistem yang sifatnya otoriter," kata Rizal.

Rizal pun mengaku terkejut karena tindakan yang dilakukan rezim Soeharto terulang saat ini. 

"Hari ini orang mau mengadakan pertemuan diadang, dilarang. Mau adakan diskusi tidak boleh," kata Rizal.

Rizal meminta Pemerintahan saat ini tidak membuat kemunduran demokrasi yang sudah diperjuangkan oleh para mahasiswa sebelumnya. Jika pemerintah tidak senang dengan kemunculan kelompok-kelompok pengkritik, sedianya dilawan dengan cara yang demokratis. 

Misalnya, dengan membuat diskusi-diskusi serupa atau mengirimkan perwakilannya dalam diskusi yang digelar kelompok #2019GantiPresiden. Sehingga dalam diskusi itu terjadi perdebatan dan adu gagasan dari kedua kubu.

"Kita memperjuangkan demokrasi- saat itu yang muda-muda- termasuk angkatan 98 dengan keringat dan darah. Jangan tarik mundur demokrasi," kata Rizal.

Dua aktivis #2019GantiPresiden, Neno Warisman dan Ahmad Dhani dilarang menghadiri acara deklarasi #2019GantiPresiden di dua lokasi berbeda. Neno di Pekanbaru, sedangkan Dhani di Surabaya pada Sabtu (25/8).

Neno diadang ratusan orang di gerbang Bandara Sultan Syarif Kasim (SSK) II Pekanbaru, Riau, Sabtu (25/8) sore. Tokoh penggerak #2019GantiPresiden akhirnya memutuskan pulang ke Jakarta setelah diminta pulang oleh polisi dengan alasan keamanan. 

Sementara Dhani ditolak oleh kelompok masyarakat yang tak setuju dengan kegiatan tersebut. Penolakan terhadap Dhani sempat diwarnai ricuh antara massa yang pro dan anti. Mereka sempat terlibat saling dorong namun dapat dipisahkan pihak kepolisian.

Polisi kemudian membubarkan kedua massa yang anti dan pro #2019GantiPresiden. Mengingat dari awal polisi memang tidak mengeluarkan izin untuk deklarasi gerakan ini dilaksanakan di Surabaya.

Rizal menyayangkan terlibatnya aparat negara dalam mencegah kegiatan yang digelar kelompok #2019GantiPresiden.

"Saya kira mengadang pertemuan, mengadang diskusi itu bukan ciri-ciri negara demokratis," kata Rizal 

Dia pun mengingatkan Jokowi agar tak lagi melarang aksi serupa.

"Jangan main larang, apalagi fisik. Saya mohon maaf pada Pak Jokowi, cara-cara begini merupakan kampanye pak Jokowi yang paling buruk," kata Rizal.

Sebelumnya, pihak Istana Negara melalui Tenaga Ahli Kedeputian IV Kantor Staf Presiden Ali Mochtar Ngabalin menyebutkan  aksi #2019GantiPresiden wajar dilarang karena dilakukan di jalan serta area terbuka atau fasilitas umum seperti momen Car Free Day di Bundaran Hotel Indonesia bahkan di jalan depan gerai Markobar milik putra Jokowi.

Karena itu, ketika relawan #2019GantiPresiden hendak deklarasi berpotensi menimbulkan gangguan keamanan lantaran dapat bertemu dengan pihak-pihak yang kontra.

Menurutnya, yang dilakukan aparat sudah sesuai Pasal 15 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum.

"Jadi Anda enggak usah marah-marah sama polisi. Polisi representasi hukum," kata Politikus Partai Golkar ini

"... Jadi kalau Anda datang di Surabaya, Makassar, Riau, Batam, kemudian orang Batam merasa terganggu, wajib dibubarkan. Kalau perlu langsung diusir. Memang betul harus dijaga bandara, enggak perlu kasih izin masuk," tuturnya. [cnn]

Loading...
loading...