logo

7 Agustus 2018

"Pilpres Rasa Preman"

"Pilpres Rasa Preman"


GELORA.CO - Pasca pernyataan Presiden Joko Widodo, `berani berantem` disayangkan sejumlah kalangan. Pasalnya kalimat `berantem` itu memberi kesan seakan-akan pemilihan presiden (pilpres) 2019 bernuansa atau serasa preman. Mereka meminta agar pemilihan anggota legislatif dan pilpres berjalan aman, damai dan lancar. Semua pihak hendaknya tidak mengeluarkan kata atau kalimat yang bisa menyulut konflik di masyarakat.

Ketua Komite III DPD RI Fahira Idris mengatakan, Pemilu 2019, baik dari sisi penyelenggaraan, pengawasan, terutama pengamanan cukup berat. Ada saja sedikit gesekan bisa mengacaukan semuanya. Makanya, jika elite-elite politik di negeri ini tidak bisa jaga ucapannya, Pemilu 2019 bisa menjadi ancaman keamanan negeri ini.

“Tolong (elite) pikirkan tutur kata sebelum berucap,” ujar Fahira Idris, di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (6/8/2018).

Fahira Idris yang juga Anggota DPD RI DKI Jakarta ini termasuk yang menyayangkan narasi “berani berantem’ yang dikeluarkan Bakal Calon Presiden yang juga Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) saat memberikan pengarahan kepada relawan pemenangannya untuk Pemilu 2019 di Sentul International Convention Center, pada Sabtu (4/8/2018).

“Saya harap narasi-narasi yang mengandung atau bisa diartikan memilik makna kekerasan seperti ‘berantem, libas, dan kata-kata sepadan lainnya tidak lagi diucapkan para elite politik negeri ini, siapapun itu. Tugas elite itu mendewasakan, menyejukkan pendukungnya, bukan malah sebaliknya,” ujarnya.

Menurutnya, kalau para elite yang saling berseberangan masing-masing mengeluarkan narasi-narasi yang tidak menyejukkan seperti ini? Bisa dijadikan justifikasi para relawan untuk melakukan tindakan-tindakan yang tidak terpuji, dan negeri ini bisa kacau.

“Tolong, ucapkanlah narasi-narasi yang membangun kesadaran, agar pemilu menjadi sebuah kegembiraan,” tegas Fahira.

Sebagai informasi, pidato Jokowi di hadapan para relawannya, di Sentul International Convention Center, pada Sabtu (4/8/2018) mendapat banyak kritikan. Saat itu, Jokowi melarang relawannya untuk melakukan fitnah dan ujaran kebencian. Namun, ia menegaskan bahwa relawannya juga harus berani ketika diajak untuk berantem.

Sementara itu, pengamat politik dari Universitas Bunda Mulia (UBM) Silvanus Alvin mengatakan, Pilpres 2019 yang bisa berlangsung damai tidak bisa dilakukan oleh satu kubu saja. Kubu Jokowi dan Prabowo juga harus punya andil. Di antara  mereka tidak perlu lagi menyerang kubu lawan.

Bukan Provokasi

Silvanus menilai, bagi mereka yang menyebut pemilu rasa preman maka mereka lah yang justru tidak pro pada proses pemilu yang lancar dan damai. Karena pemilihan diksi preman berkonotasi buruk. Oleh karenanya patut dipertanyakan bagi mereka menghubungkan pemilu Indonesia  yang punya track record baik menjadi buruk. Pilihlah diksi-diksi yang memang membuat public adem dan damai.

"Saya tegaskan kedua kubu, baik Jokowi maupun Prabowo, fokus saja pada program masing-masing. Komeptisi antara dua kandidat itu baiknya di level meritokrasi saja. Biarkan public menilai dengan tenang. Jangan sampai memakai strategi pecah belah," paparnya.

Terkait pernyataan Jokowi dihadapan relawannya, Silvanus menilai, pernyataan Jokowi di depan relawannya bukanlah sebuah provokasi maupun gertakan. Karena apa yang disampaikan Jokowi sebagai bentuk pengambilan sikap. Karena selama ini diketahui bahwa Jokowi selalu yang menjadi sasaran kampanye negatif, bahkan kampanye hitam dimana ia dikaitkan sebagai anggota PKI.

"Memang dalam komunikasi politik, seorang kandidat kurang elok kalau hanya diam saja ketika diserang. Ada masa dia harus bersikap. Hal ini yang saya kira dilakukan Jokowi, dia bersikap. Ia tidak mau terus menerus jadi target. Ia menyatakan akan membalas kalau diserang. Pernyataan Jokowi pun tegas, bahwa yang akan dilakukannya hanyalah bentuk bela diri atau posisi counter-attack, bukan secara aktif mengajak ‘berkelahi’ lawan politiknya," jelasnya.

Harus Dipanggil

Dihubungi terpisah, Presidium Pergerakan Andrianto S.Ip mengatakan, pernyataan Jokowi tersebut tidak dapat dibenarkan. “Kita sadar Jokowi dibawah standar atau tidak cakap. Blm pantas jadi Ceo of Indonesia. Tak heran jika kondisi politik & ekonomi di tepi jurang,” paparnya.

Terkait pernyataan Jokowi itu, lanjut Andrianto, seharusnya Bawaslu bertindak tegasa apakah acara yang sering dilakukan relaawan itu sudah masuk kategori kampanye. Tentu harus ada peringatan.

“Bawaslu harus panggil Jokowi, karena sebagai petahana dan presiden rawan penyelewengan. Menurutnya, jangan sampai  fasilitas negara digunakan,” paparnya.

Wakil Ketua DPR RI, Fahri Hamzah melontarkan kritikan pedasnya ke Presiden Joko Widowo atau Jokowi, terkait pernyataannya yang mengarahkan relawan pendukungnya agar berani jika diajak berantem. Fahri mengatakan, pidato Jokowi kerap mengandung pesan adu domba karena tidak pernah menyampaikan pidato yang menarasikan persatuan.

"Harusnya, Pak Jokowi mulai belajar berpidato yang mencerminkan sikap kenegarawanan. Kegagalan narasi pemerintahan ini dari awal itulah yang merusak bangsa Indonesia," sebut Fahri kepada wartawan di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (6/8/2018).

Fahri menyatakan ini terkait arahan Presiden Jokowi saat Rapat Umum Relawan Jokowi di SICC, Sentul, Bogor, Jawa Barat, Sabtu (4/8/2018) kemarin. Jokowi awalnya meminta relawan bersatu, militan, dan bekerja keras.

Fahri mengatakan bahwa pidato seorang pemimpin harusnya mampu membangun narasi tentang persatuan. Narasi yang membangkitkan semangat rakyatnya agar bangun dari keterpurukan, dari perasaan tidak mampu menjadi mampu, dari perasaan menggenggam dunia ini dan melakukan perubahan besar.

"Coba lihat gaya orasi presiden pertama RI, Soekarno yang mampu menyatukan Indonesia. Pemimpin itu seperti Bung Karno. Pidato yang mungkin menyebabkan bangsa ini, 17 ribu pulau menyatu di awal pada saat kita semua masih miskin," bebernya.

Sementara itu Jokowi, sebut Fahri, tidak pernah menyampaikan pidato yang menarasikan persatuan, dan bahkan kerap mengandung pesan adu domba rakyatnya sendiri.

"Pidatonya dari awal ngadu domba rakyatnya sendiri. Pisahkan agama dengan politik, "saya Pancasila, kamu bukan". Sampai begitu," tuturnya seraya menambahkan bahwa arahan Jokowi untuk berani berantem ke relawan itu berpotensi memecah belah rakyat. [htc]

Loading...
loading...