Pembengkakan Utang dan 'Bom Pencitraan' di Akhir Pemerintahan Jokowi
logo

28 Agustus 2018

Pembengkakan Utang dan 'Bom Pencitraan' di Akhir Pemerintahan Jokowi

Pembengkakan Utang dan 'Bom Pencitraan' di Akhir Pemerintahan Jokowi


GELORA.CO - Kementerian Keuangan telah merilis Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) untuk tahun 2019. Menurut Menteri Keuangan, Sri Mulyani, perencanaan anggaran itu disusun dengan memperhatikan kondisi terkini serta prospek perekonomian global maupun domestik.

Pada lingkungan ekonomi global urainya, pergerakan ekonomi mengalami perubahan yang sangat dinamis. Diantaranya beberapa faktor penyebab adalah kebijakan perang dagang, normalisasi moneter Amerika Serikat, serta resiko geopolitik. Hal ini diperkirakan masih akan menjadi tantangan perekonomian Indonesia di tahun 2019. Sementara dari sisi domestik, diakui oleh Sri Mulyani bahwa yang menjadi tantangan bagi Pemerintah, Bank Indonesia (BI) serta Otoritas Jasa Keuangan adalah mengendalikan nilai tukar rupiah.

“Pemerintah bersama BI akan terus memperkuat kebijakan dalam rangka menjaga stabilitas ekonomi makro, dengan menjaga inflasi tetap rendah dan nilai tukar yang terkendali, serta mendorong pertumbuhan ekonomi baik dalam jangka pendek, menengah maupun jangka panjang,” kata Srimulyani.

Oleh karenanya, dengan segala tantangan yang ada, Kementerian Keuangan menetapkan asumsi dasar ekonomi makro dalam RAPBN 2019 yakni target Pertumbuhan ekonomi 5,3 persen; Inflasi 3,5 persen; dengan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS diperkirakan berada pada Rp14.400 per dolar Amerika Serikat.

Kemudian untuk tingkat suku bunga SPN 3 bulan sebesar 5,3 persen, Indonesia Crude Price (ICP) diperkirakan rata-rata mencapai USD70 per barel, Lifting minyak dan gas bumi diperkirakan masing-masing mencapai 750 ribu barel per hari dan 1250 ribu barel setara minyak per hari.

Pokok-pokok Kebijakan RAPBN Tahun 2019 dan Penambahan Utang

Belanja negara tahun 2019 direncanakan sebesar Rp2.439,7 triliun, yang meliputi Belanja Pemerintah Pusat Rp1.607,3 Triliun dan Transfer ke Daerah serta Dana Desa Rp832,3 Triliun. Dijelaskan bahwa untuk belanja Pemerintah Pusat sebesar Rp1.607,3 triliun akan diarahkan untuk mendorong peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM), penguatan program perlindungan sosial, percepatan pembangunan infrastruktur serta reformasi birokrasi.

Untuk Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) dikatakan akan difokuskan pada investasi dibidang pendidikan berupa Program Indonesia Pintar dengan 20,1 juta siswa penerima KIP (Kartu Indonesia Pintar) dan Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Kemudian terdapat juga program penguatan pendidikan vokasi, Program beasiswa bidik misi dengan 471,8 ribu mahasiswa penerima, serta program beasiswa melalui Lembaga Pengelola Dana Pendidikan.

Sementara terkait penguatan program perlindungan sosial, akan dikucurkan melalui Jaminan Kesehatan bagi 96,8 juta jiwa (PBI JKN); pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) untuk 10 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM), Bansos pangan (15,6 juta KPM), serta Kredit pembiayaan ultra mikro (1,4 juta debitur (akumulasi).

Berikutnya terkait percepatan pembangunan infrastruktur, pada tahun 2019 Pemerintah menegaskan akan melanjutkan target pembangunan di berbagai daerah berupa jalan nasional baru, jalan tol, bendungan, serta jaringan irigasi antara lainnya: Pembangunan/rekonstruksi/pelebaran jalan 2.007 km, irigasi 162 ribu Ha, pembangunan 7.512 unit rumah susun, 4 bandar udara baru, dan 415,2 km’sp. Target tentunya selain melalui belanja kementerian negara/lembaga, dipenuhi pendanaan juga melalui KPBU dan PMN.

Sementara itu, untuk reformasi birokrasi dilakukan melaui peningkatan sarana dan prasarana layanan. Tak kalah penting menurut pemerintah, perlu menjaga tingkat kesejahteraan aparatur negara melalui pemberian gaji 13 dan THR untuk aparatur dan pensiunan, kenaikan gaji pokok dan pensiun pokok rata-rata sebesar 5 persen, dan kenaikan tunjangan veteran sebesar 25 persen.

Jika diperhatikan rencana belanja negara pada tahun 2019 Rp2.439 Triliun sedangkan perkiraan pendapatan negara hanya Rp 2.142 Triliun yang terdiri dari Pajak Rp1.781 Triliun dan bukan pajak Rp.361 Triliun, maka akan terjadi defisit anggaran Rp. 297 Triliun.

“Berdasarkan perkiraan pendapatan negara, rencana belanja negara, dan investasi, penerimaan pembiayaan ditargetkan mencapai Rp374,3 triliun utamanya bersumber dari utang. Defisit anggaran pada RAPBN tahun 2019 diperkirakan mencapai Rp.297,2 triliun (1,84 persen PDB),” pungkas Sri Mulyani. [swa]

Loading...
loading...